Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Kompas.com - 20/01/2022, 20:24 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Dengan tambak udang modern, maka volume produksi bisa bertambah dan kelestarian lingkungan tetap bisa terjaga.

"Kalau ngomongin budi daya, Indonesia ini paling besar. Sayangnya, untuk proses selama tidak dikelola secara profesional. Nah, dengan adanya program tersebut sangat tepat, karena potensi market global sangat besar,” ucap Gibran.

Baca juga: Potensi Budidaya Perikanan Masih Sangat Besar

Apabila memiliki rasa cukup dan dikelola bersama-sama secara profesional, ia meyakini hasil budi daya perikanan akan optimal.

Menjawab tantangan global

Sementara itu, Co Founder sekaligus Executive Chairman Padang & Co Adam Lyle mengatakan, kebijakan penangkapan terukur yang ditetapkan Kementerian KP sangat sesuai untuk menjawab tantangan global mengenai tingginya praktik illegal fishing.

Sejalan dengan itu, sebut dia, kebijakan tetap dapat mendorong minat investasi lantaran memberikan kepastian usaha secara berkelanjutan dengan selalu tersedianya sumber daya ikan.

"Yang kita semua tahu adalah illegal fishing menyebabkan overfishing. Kita mengorbankan laut dan tidak bisa melanjutkan perikanan," ucap Adam.

Baca juga: Cegah Illegal Fishing, Mahasiswa ITS Gagas Sistem Keamanan Maritim Otomatis

Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan regulasi yang didukung oleh data dan solusi untuk mengelola kebijakan.

“Kita bisa melihat area yang appropriate yang dapat di-develop untuk persediaan yang berkelanjutan. Kita tidak bisa terus mengambil ikan dengan cara yang unregulated,” imbuh Adam.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung pentingnya data dalam mendorong tumbuhnya investasi di bidang kelautan dan perikanan.

Menurut Adam, data menjadi acuan usaha yang digeluti supaya dapat berkembang pesat nantinya.

Baca juga: Manfaat Kesehatan Ikan Tuna, Salah Satunya Bisa Membantu Program Diet

"Data di banyak level, seperti kesehatan ikan, mengelola tambak atau kolam, traceability. Ini adalah kesempatan yang besar yang belum diketahui banyak orang,” ujarnya.

Dengan data, lanjut dia, nelayan tidak hanya sekedar profesi mencari ikan tetapi juga sebagai analis. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi banyak orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com