Di Sidang MK, Ahli Presiden Tak Setuju Ganja untuk Obat: Lebih Baik Kita Konservatif

"Testimoni tidak termasuk cara pembuktian efektivitas yang sahih karena mudah terjadi bias di situ," ucap Rianto.

"Keempat, pemberian persetujuan penggunaan suatu obat/zat bisa bervariasi antarnegara, karena perbedaan masyarakat dalam hal tingkat pendidikan, tingkat kepatuhan masyarakat, hukum, agama, budaya, dll.," tambahnya.

Baca juga: Catatan Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait UU Cipta Kerja

Kelima, kepentingan masyarakat banyak harus diutamakan dibandingkan kepentingan individu, dalam hal penerimaan suatu obat untuk keperluan medis.

"Keenam, dalam menilai kelayakan suatu obat atau zat untuk pengobatan, maka urutannya adalah dibuktikan dahulu dengan penelitian, baru diizinkan penggunaannya, bukan sebaliknya," tutup Rianto.

Sebelumnya, permohonan uji materiil ini dilayangkan oleh Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justrice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara ini pada 16 Februari 2022, dengan agenda kembali mendengarkan 3 orang ahli dari pihak pemerintah.