Kompas.com - 20/01/2022, 14:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Golose membantah anggapan bahwa BNN sudah mengantongi nama-nama selebritas yang menyalahgunakan narkoba sehingga penangkapan mereka seolah tinggal menunggu giliran.

Petrus menegaskan, BNN akan langsung menangkap ketika telah mengantongi informasi terkait penyalahgunaan narkoba.

"Kami tidak, kalau kami sudah kantongi pasti kami tangkap, Pak. Jadi tidak ada seperti cerita bahwa kalau sudah kantongi, tapi sambil ditunggu," kata Petrus dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kamis (20/1/2022).

Baca juga: Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket War on Drug

Petrus juga menyebutkan, institusinya terbilang jarang menangkap penyalah guna narkoba dari kalangan selebritas.

"Kami mungkin kita jarang untuk menangkap selebritas, biasanya di kesatuan atau institusi yang lain," kata Petrus.

Adapun hal ini disampaikan Petrus merespons pertanyaan anggota Komisi III DPR Heru Widodo soal maraknya penangkapan selebritas yang terjerat kasus narkoba.

Baca juga: Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Menurut Heru, saat ini masyarakat menduga bahwa BNN dan kepolisian sudah memiliki daftar target operasi dari kalangan selebritas yang sewaktu-waktu akan ditangkap.

"Di masyarakat ini muncul stigma bahwa ini sebetulnya kepolisian, BNN, sudah tahu, sudah mengantongi nama-namanya, siapa yang nanti akan jadi giliran untuk ditangkap," kata Heru.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mendorong agar BNN turut meringkus bandar narkoba, tidak berhenti pada para pengguna.

"Kalau memang betul sudah tahu ya langsung saja sikat bandanya, jangan kemudian pemakainya yang ditangkap-tangkapi, tapi bandarnya langsung," ujar Heru.

Baca juga: Jual Barang Bukti Sabu ke Bandar Narkoba, 2 Oknum Polisi di Sumut Dituntut Hukuman Mati

Sementara itu, pihak kepolisian juga sempat membantah pihaknya telah memiliki daftar nama artis yang menjadi target operasi dalam penindakan dugaan kasus penyalahgunaan narkoba.

"Kami enggak punya daftar list (artis terjerat narkoba) itu bohong itu, isu itu," ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa kepada wartawan, Sabtu (15/1/2022), dikutip dari Tribunnews.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.