Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Kompas.com - 20/01/2022, 13:29 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengeluarkan atensi mengenai pentingnya peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan dengan negara-negara ASEAN.

Selain itu, Prabowo juga menginginkan agar ada upaya peningkatan kerja sama di bidang yang sama dengan negara-negara lainnya.

"Dalam rangka menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan, dan profesionalisasi TNI. Memperkuat industri pertahanan, serta menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri," ujar Prabowo saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Tahun 2022 pada hari kedua di Kemenhan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingatkan supaya terjadi peningkatan kesiapan, profesionalisme pertahanan dan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten yang ada, dan bencana alam.

Baca juga: Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Selain itu juga perlu ada peningkatan bantuan kemanusiaan dan tugas-tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya, termasuk ancaman chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive.

Di samping itu, Prabowo juga menyatakan, Indonesia harus bisa mewujudkan pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan tugas TNI melalui operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Baca juga: Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Sejalan dengan itu, Prabowo menyatakan, Indonesia perlu menyiapkan wilayah pertahanan di pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional lainnya.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh Tanah Air.

"Kita harus memperkuat coastal missile defence system dan coastal surveillance system untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia I, II, dan III," tegas dia.

Baca juga: Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

Prabowo menambahkan, Indonesia juga harus bisa mewujudkan sinkronisasi penataan ruang pertahanan.

Penataan ruang tersebut berupa ruang wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan, dan kawasan strategis nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa harus ada evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran satuan kerja Kemenhan dan TNI.

"Kita harus berani untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan ruang masing-masing," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com