Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

Kompas.com - 20/01/2022, 07:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, potensi kelautan Indonesia sangatlah besar, bahkan lebih besar dari potensi yang ada di daratan.

Tetapi, saat ini potensi kelautan itu belum menjadi andalan.

"Saya yakin itu potensinya besar sekali, lebih besar dari potensi darat, tetapi belum jadi andalan," kata Ma'ruf saat menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Rabu (19/1/2022), dikutip dari siaran pers.

"Daerah kelautan ini walaupun banyak angka-angka kemiskinan, juga memiliki berbagai kekayaan yang banyak termasuk terumbu karang, ikan, biota laut, ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, (tetapi) selama ini belum kita gali," imbuh Ma'ruf.

Baca juga: Potensi Kelautan Indonesia Mencapai 171 Miliar Dollar AS

Menurut Ma'ruf, hal itulah yang menyebabkan angka kemiskinan di wilayah pesisir saat ini masih cukup tinggi.

Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi besar kelautan Indonesia.

"Saya minta Aspeksindo untuk aktif berperan dan mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi besar (kekayaan laut)," ujar Ma'ruf.

Peran strategis yang dimaksud, kata Ma'ruf, dapat dilakukan dengan pembangunan kemitraan antara pemerintah daerah kepualan dan pesisir dengan pemerintah pusat.

Kemitraan yang terjalin itu diharapkan dapat mendukung akselerasi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

Baca juga: LIPI Gali Kekayaan Laut Indonesia untuk Dijadikan Bahan Baku Obat

Ia juga berharap Aspeksindo dapat terus memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kepulauan dan pesisir serta pengelolaan perairan Indonesia.

"Nanti rekomendasi-rekomendasinya bisa disampaikan ke saya, agar bisa saya teruskan ke kementerian terkait, misalnya terkait perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar yang semakin berkurang, kerusakan ekosistem laut, dan juga perencanaan tata ruang yang masih berbasis daratan," kata Ma'ruf.

Sementara itu, Ketua Umum Aspeksindo Andi Harun melaporkan bahwa saat ini sebagian besar penduduk miskin di Indonesia didomonasi oleh penduduk di wilayah kepulauan dan pesisir.

"Karena ada kurang lebih 120 juta jumlah penduduk kita di daerah kepulauan dan pesisir, artinya jumlah orang miskin kita itu lebih banyak di daerah kepulauan dan pesisir," kata dia.

Baca juga: Sayangkan Penyelundupan Anemon, Gubernur NTT: Masyarakat Harus Jaga Kekayaan Laut

Ia berharap, penduduk di wilayah kepualauan dan pesisir mendapatkan perhatian dalam seluruh aspek pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Andi juga melaporkan bahwa luas daratan Indonesia terus menurun setiap tahunnya, sedangkan gelombang laut terus meninggi.

Untuk itu, ia mengusulkan agar paradigma perencanaan pembangunan nasional turut berbasis pada perencanaan pembangunan laut.

"Paradigma perencanaan pembangunan nasional kita itu masih berbasis perencanaan darat, kita belum fokus pada basis perencanaan pembangunan kelautan," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com