Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

Kompas.com - 20/01/2022, 07:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, potensi kelautan Indonesia sangatlah besar, bahkan lebih besar dari potensi yang ada di daratan.

Tetapi, saat ini potensi kelautan itu belum menjadi andalan.

"Saya yakin itu potensinya besar sekali, lebih besar dari potensi darat, tetapi belum jadi andalan," kata Ma'ruf saat menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Rabu (19/1/2022), dikutip dari siaran pers.

"Daerah kelautan ini walaupun banyak angka-angka kemiskinan, juga memiliki berbagai kekayaan yang banyak termasuk terumbu karang, ikan, biota laut, ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, (tetapi) selama ini belum kita gali," imbuh Ma'ruf.

Baca juga: Potensi Kelautan Indonesia Mencapai 171 Miliar Dollar AS

Menurut Ma'ruf, hal itulah yang menyebabkan angka kemiskinan di wilayah pesisir saat ini masih cukup tinggi.

Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi besar kelautan Indonesia.

"Saya minta Aspeksindo untuk aktif berperan dan mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi besar (kekayaan laut)," ujar Ma'ruf.

Peran strategis yang dimaksud, kata Ma'ruf, dapat dilakukan dengan pembangunan kemitraan antara pemerintah daerah kepualan dan pesisir dengan pemerintah pusat.

Kemitraan yang terjalin itu diharapkan dapat mendukung akselerasi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

Baca juga: LIPI Gali Kekayaan Laut Indonesia untuk Dijadikan Bahan Baku Obat

Ia juga berharap Aspeksindo dapat terus memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kepulauan dan pesisir serta pengelolaan perairan Indonesia.

"Nanti rekomendasi-rekomendasinya bisa disampaikan ke saya, agar bisa saya teruskan ke kementerian terkait, misalnya terkait perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar yang semakin berkurang, kerusakan ekosistem laut, dan juga perencanaan tata ruang yang masih berbasis daratan," kata Ma'ruf.

Sementara itu, Ketua Umum Aspeksindo Andi Harun melaporkan bahwa saat ini sebagian besar penduduk miskin di Indonesia didomonasi oleh penduduk di wilayah kepulauan dan pesisir.

"Karena ada kurang lebih 120 juta jumlah penduduk kita di daerah kepulauan dan pesisir, artinya jumlah orang miskin kita itu lebih banyak di daerah kepulauan dan pesisir," kata dia.

Baca juga: Sayangkan Penyelundupan Anemon, Gubernur NTT: Masyarakat Harus Jaga Kekayaan Laut

Ia berharap, penduduk di wilayah kepualauan dan pesisir mendapatkan perhatian dalam seluruh aspek pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Andi juga melaporkan bahwa luas daratan Indonesia terus menurun setiap tahunnya, sedangkan gelombang laut terus meninggi.

Untuk itu, ia mengusulkan agar paradigma perencanaan pembangunan nasional turut berbasis pada perencanaan pembangunan laut.

"Paradigma perencanaan pembangunan nasional kita itu masih berbasis perencanaan darat, kita belum fokus pada basis perencanaan pembangunan kelautan," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com