Kompas.com - 20/01/2022, 05:40 WIB
Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020) Dok. Humas DPR Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Arteria Dahlan, menuai kontroversi.

Ia meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbicara menggunakan bahasa Sunda dalam sebuah rapat.

"Ada kritik sedikit Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati, Pak, dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu," pinta Arteria ke Jaksa Agung dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Diminta Ridwan Kamil Minta Maaf ke Warga Sunda, Arteria Dahlan Persilakan Lapor ke MKD

Tidak jelas siapa Kajati yang Arteria maksud. Namun, menurut dia, dalam memimpin rapat seorang Kajati harus menggunakan bahasa Indonesia agar tak terjadi salah persepsi dari orang yang mendengarnya.

"Kita ini Indonesia, Pak. Nanti orang takut, kalau pakai bahasa Sunda ini orang takut, ngomong apa, Kami mohon yang seperti ini dilakukan tindakan tegas," ujarnya.

Pernyataan Arteria ini pun menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Emil, begitu sapaannya, bahkan mendorong Arteria untuk meminta maaf ke masyarakat Sunda.

Merespons hal itu, Arteria tak bergeming. Ia justru mempersilakan masyarakat yang tak terima atas ucapannya melaporkan dia ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Bukan sekali ini saja Arteria jadi sorotan. Namanya belum lama ini ramai diperbincangkan karena terlibat cekcok dengan seorang perempuan di Bandara Soekarno-Hatta.

Baca juga: Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Arteria juga sempat membuat pernyataan kontroversial karena menyebut bahwa polisi, jaksa, dan hakim tak bisa dikenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lalu, pada 2019 lalu ia sempat dikritik dan jadi bulan-bulanan warganet karena menyebut ekonom senior, Emil Salim, sesat, sambil menujuk-nunjuk Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Nasional
Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Nasional
KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Nasional
Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Nasional
Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Nasional
Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Nasional
Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot 'Trading' Fahrenheit

Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot "Trading" Fahrenheit

Nasional
Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Nasional
Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Nasional
M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

Nasional
Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.