Ryamizard mengungkapkan, pengadaan satelit kala itu harus dilakukan karena ada ancaman kedaulatan negara apabila slot orbit 123 tak segera diselamatkan sekalipun secara normatif ada beberapa yang tidak sesuai. Karena ancaman kedaulatan inilah, kata Ryamizard, Jokowi kemudian mengeluarkan perintah untuknya agar menyelamatkan slot orbit yang berada di atas Sulawesi itu.
"Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan," ungkapnya.
Baca juga: Menhan: Program Bela Negara di Kampus Bisa Bentuk Jati Diri Mahasiswa
Ryamizard mengakui bahwa Kemenhan saat memanfaatkan slot orbit pada 2015 belum mempunyai anggaran. Namun, Kemenhan harus tetap menyewa satelit demi menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi.
"Memang belum ada anggaran. Namun, kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen (mengisi slot orbit)," jelasnya.
Hingga saat ini, Kejagung belum memeriksa Rymizard Ryacudu terkait proyek satelit komunikasi pertahanan (satkomhan) tersebut. Kejagung menyatakan bersikap profesional dalam mendalami kasus ini dan akan meminta keterangan berdasarkan bukti yang sudah didapatkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.