Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu ikut terseret dalam pusaran kasus proyek satelit militer di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Seperti apa sepak terjang tokoh militer yang dikenal sebagai salah satu veterang perang itu?

Ryamizard Ryacudu disebut-sebut dalam kasus satelit militer Kemenhan karena proyek tersebut terjadi di era kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan, tepatnya pada tahun 2015.

Purnawirawan bintang empat itu menjabat sebagai Menhan di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dari tahun 2014-2019. Sebelum menjadi Menhan, jabatan terakhir Ryamizard di TNI adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang diembannya selama 3 tahun, yakni sejak 2002 hingga 2005.

Ryamizard merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1974 dari kecabangan infanteri.

Baca juga: Ryamizard Ryacudu, Purnawirawan TNI yang Ditunjuk Jadi Menteri Pertahanan

Spesialis Tempur

Selama mengabdi di TNI, Ryamizard diketahui banyak mengemban tugas di berbagai daerah operasi. Pria kelahiran Palembang tahun 1950 ini banyak mengabiskan hidup di medan pertempuran.

Dikutip dari KOMPAS.com, Ryamizard dikirim ke daerah operasi sejak awal karirnya. Mulai dari ia masih berpangkat sebagai letnan dua, hingga perwira menengah berpangkat Kolonel.

Begitu lulus dari pendidikan, Ryamizard ditugaskan dalam Operasi Gabungan bersama TDM, Malaysia pada 1976-1982. Ia juga dikirim ke pedalaman Kalimantan untuk menumpas gerombolan komunis sisa-sisa Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) yang juga dikenal dengan sebutan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS).

Baca juga: Terus-menerus Ditanya soal Senjata, Begini Respons Ryamizard Ryacudu

Operasi Tumpas PGRS/Paraku dijalani Ryamizard di tahun 1978. Ia juga bertugas dalam Operasi Kala (PGRS) pada 1981. Saat itu, Ryamizard menjadi Komandan Peleton (Danton).

Di tahun 1982 hingga 1983, Ryamizard bertugas dalam Operasi Kemudi I dan II Malindo. Setelah itu, ia terus mendapat tugas di daerah-daerah konflik seperti dalam Operasi Seroja Timor-timur untuk memberantas gerakan separatisme dari tahun 1983-1984.