Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar meminta pemerintah konsisten agar proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," kata Muhaimin dalam siaran pers, Rabu (19/1/2022).

Muhaimin meminta pemerintah menghitung cermat kebutuhan pembangunan IKN serta menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek dan jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam proyek IKN.

Baca juga: Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Ketua Umum PKB itu menilai, pemerintah perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam dan luar negeri serta menghindari utang jangka panjang yang menyebabkan beban bunga dan utang di masa depan.

Selain itu, Muhaimin juga menegaskan, pemerintah harus bijak dalam menggunakan dana Pemulihan Ekonommi Nasional (PEN) agar dana PEN dioptimalkan untuk melanjutkan program pemulihan yang sudah berjalan.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," ujar dia.

Ia menambahkan, pemerintah juga harus terus berkoordinasi dengan DPR dan mempertimbangkan masukan DPR dalam menentukan porsi APBN untuk pembangunan IKN.

Muhaimin menekankan, DPR berkomitmen mengawal dan mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, pembangunan ibu kota baru tidak akan memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal.

Pemerintah juga berjanji akan menghindari utang, meskipun pemindahan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," kata Suharso.

Suharso menuturkan pemerintah akan memaksimalkan pendanaan kreatif, seperti skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pendanaan swasta, BUMN, dan BUMD.

Untuk skema pembiayaan tersebut, pemerintah menyebut akan mengikuti model bisnis dan model keuangan yang tidak merugikan APBN.

"Pembangunan IKN dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan kesinambungan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Suharso.

Baca juga: UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran pemindahan ibu kota tahun 2022 akan mencatut anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Padahal, dana PEN tahun 2022 yang sebesar Rp 451 triliun sejatinya dianggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19, pemberian bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Seperti diketahui untuk tahun 2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi ini (anggaran pembangunan IKN) nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN," kata Sri Mulyani.