Jokowi Imbau Masyarakat Tak ke Luar Negeri, Epidemiolog: Harusnya Ada Peraturan yang Mengikat

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunus Miko Wahyono mengatakan, pemerintah seharusnya dapat membuat ketentuan yang mengikat terkait imbauan kepada masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri. 

Menurut dia, pemerintah tidak bisa mengurangi pergerakan masyarakat ke luar negeri bila hanya mengandalkan imbauan. 

"Menurut saya harusnya pemerintah kita punya peraturan yang bukan hanya pada imbauan, apa yang dilakukan presiden kan imbauan, jadi tidak mengikat harusnya punya peraturan," kata Tri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Ia mengatakan, pemerintah bisa memperketat syarat-syarat untuk bepergian ke luar negeri misalnya hanya diperbolehkan untuk usia 18 tahun ke atas dan memiliki kepentingan mendesak.

Baca juga: Kemenkes: 882 Kasus Omicron di Indonesia, 649 dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri

"Misalnya harus lebih dari 18 tahun, harus untuk bekerja, harus ini, bisa diperketat. Kita tak bisa melarang orang keluar negeri tapi memperketat kita bisa," ujarnya.

Tri mengatakan, ancaman lonjakan kasus Covid-19 tidak bisa dihindari menyusul kasus Omicron transmisi lokal sudah ditemukan di sejumlah daerah.

Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah mulai memperketat atau membatasi kegiatan masyarakat.

"Kalau tidak, ya berbahaya khususnya bagi Jakarta, jadi Jakarta harusnya besar-besaran melakukan intervensi terhdap pencegahan Omicron," tuturnya.

Lebih lanjut, Tri memprediksi pada awal Februari mendatang, kasus Covid-19 bisa mendekati angka 10.000 per hari.

"Tapi tetap pintu masuk dan keluar diperketat, upaya penanggulangannya dengan mengubah strategi PPKM level 1, (yang) biasanya boleh PTM saat ini bisa diubah karena sudah ada Omicron, itu harus dijaga," pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pesan untuk masyarakat agar terhindar dari potensi tertular virus SARS-CoV-2 varian Omicron.

Jokowi meminta masyarakat mengurangi kegiatan di pusat keramaian, tidak pergi ke luar negeri hingga melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Jika Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian jika tidak memiliki keperluan mendesak sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah," kata Jokowi dalam keterangan resminya yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/1/2022).

"Saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak," tegas Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan masyarakat untuk terus disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Selain itu, kata Jokowi, hal penting lainnya di masa pandemi adalah vaksinasi Covid-19. Dia meminta masyarakat segera mendapatkan vaksinasi.

Baca juga: Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

"Yang belum mendapatkan vaksin segeralah untuk divaksin. Yang sudah mendapatkan vaksin pertama segera vaksin untuk yang kedua," kata Jokowi.

"Yang sudah dua kali vaksin segera cari vaksin ketiga, vaksin booster semuanya gratis. Karena vaksinasi penting demi keselamatan kita semuanya," ungkap Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Presiden mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami tren kenaikan kasus Covid-19 yang disebabkan penularan varian Omicron. Presiden meminta masyarakat terus waspada tetapi tidak khawatir secara berlebihan.

"Saat ini kita sedang mengalami tren kenaikan kasus Covid-19 yang disebabkan varian Omicron. Harus kita waspadai tren ini," ujar Jokowi.