Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggaran Kemendesa PDTT 2021 Terserap Rp 2,94 Triliun, Berikut Rinciannya

Kompas.com - 19/01/2022, 13:05 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, serapan alokasi anggaran Kementerian Desa (Kemendesa) PDTT periode 2021 mencapai Rp 2,94 triliun atau setara 95,42 persen.

“Secara pembiayaan, dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) 2021 untuk Kementerian Desa PDTT senilai Rp 3,8 triliun, terealisasi Rp 2,94 triliun atau 95,42 persen,” paparnya dalam rapat Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan Program Kerja Tahun 2022, Selasa (18/1/2022).

Ia menjelaskan, sisa anggaran yang tidak terserap selama periode 2021 adalah Rp 141 miliar atau setara 4,59 persen.

“(Sisa anggaran) berasal dari belanja pegawai seperti sisa uang lembur, honorarium pendamping, paket meeting, dan perjalanan dinas,” kata Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Halim dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Gus Halim: Praktik Pemasaran Digital BUMDes Sumber Kahuripan, Sukabumi Patut Direplikasi

Lebih lanjut, ia menuturkan, mayoritas dana APBN yang dialokasikan ke Kemendesa PDTT digunakan untuk kegiatan prioritas.

Adapun kegiatan prioritas yang dimaksud adalah turut melaksanakan program pemulihan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia selama masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu output yang dihasilkan Kemendesa PDTT adalah bantuan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama.

“Kemudian (terdapat pula) peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang pendidikan, targetnya 175 orang terealisasi 40 orang offline dan 2.785 online,” papar Gus Halim.

Baca juga: Raker Kemendesa PDTT, Gus Halim: Modal Besar Kita Harus Diberdayakan Seefektif Mungkin

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Lasarus menilai kinerja Kemendesa PDTT optimal. Hal ini dibuktikan dengan serapan alokasi anggaran yang terhitung maksimal.

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian dan realisasi (kinerja Kemendesa PDTT) Tahun Anggaran 2021,” katanya.

Kendati demikian, Lasarus meminta Kemedesa PDTT tetap menyelesaikan masalah dan kendala teknis selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu.

Ia berharap, pada 2022 Kementerian Desa PDTT tidak mengulangi kesalahan yang sama.

“Perbaikan-perbaikan itu dicatat agar masalah serupa tidak lagi terulang,” tutur Lasarus

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com