Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Kompas.com - 19/01/2022, 11:51 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kerja Sama Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Agus Wijaya mengatakan, pihaknya menunggu permintaan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk penutupan akses ke Indonesia.

Menurut dia, meskipun kasus Omicron di Tanah Air meningkat, Kemenkumham tidak akan menutup akses masuk dari negara-negara yang terdekeksi adanya virus Omicron jika belum ada permintaan dari Satgas.

Imigrasi bukan di-frontline sekarang tapi di-line kedua, begitu Satgas mengatakan tutup imigrasi pasti tutup karena di musim pandemi ini kekuasaan yang di depan adalah Satgas dalam hal kesehatan,” ujar Agus ditemui di Gedung Ditjen AHU Kemenkumham, Rabu (18/1/2022).

Baca juga: Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

“Jadi kita tidak bisa menetukan kapan tutup bukanya. Jika satgas mengatakan tutup ya kita tutup, buka ya kita buka,” tutur dia.

Kendati demikian, Imigrasi telah melakukan upaya untuk mengurangi akses masuk ke Indonesia dengan pembatasan Visa.

Agus mengatakan, hanya visa hubungan keluarga, sosial budaya dan pendidikan yang diizinkan masuk ke Tanah Air.

“Untuk yang lain-lain seperti wisata belum dibuka,” ucap dia.

Di sisi lain, Pemerintah masih akan melakukan pengecualian akses masuk ke Indonesia dalam hal kemanuasiaan dan kepentingan negara.

“Pengecualian ada memang dalam hal kemanusiaan seperti kedatangan vaksin yang membawa kru, kemudian kemanusiaan macam-macam jika ada hubungan keluarga, anak, istri, di Indonesia diizinkan,” kata Agus.

“Kemudian proyek-proyek nasional yang membutuhkan dalam hal kemaslahatan kehidupan manusia itu yang bisa masuk,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, situasi pandemi virus corona di Indonesia tengah mengalami kenaikan akibat penyebaran varian Omicron.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di ruang publik. Para pekerja juga diminta kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Jika bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/1/2022).

"Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah," tuturnya.

Tak hanya itu, Jokowi lagi-lagi mewanti-wanti masyarakat untuk menunda perjalanan luar negeri jika tidak mendesak.

Baca juga: Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Bersamaan dengan itu, ia mengingatkan semua pihak tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik memakai masker, mencuci tangan, maupun menjaga jarak.

Presiden juga mengajak masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin.

"Yang belum mendapatkan vaksin segeralah untuk divaksin, yang sudah mendapatkan vaksin pertama segera vaksin untuk yang kedua, yang sudah dua kali vaksin segera cari vaksin ketiga, vaksin booster," ujar Jokowi.

"Semuanya gratis karena vaksinasi penting demi keselamatan kita semuanya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com