Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 19/01/2022, 11:04 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama empat anggota Wantimpres bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Wiranto melaporkan beberapa hal yang akan menjadi fokus nasihat/pertimbangan kepada presiden pada tahun ini, salah satunya soal pemindahan ibu kota negara.

"Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti,” kata Wiranto dalam siaran pers, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Ibu Kota Nusantara Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Anggota Wantimpres Agung Laksono mengatakan, landasan hukum pemindahan ibu kota negara hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari adanya respons negatif.

"Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan,” ujar Agung.

Sementara itu, terkait penanganan pandemi, para anggota Wantimpres menyoroti langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wantimpres menyebutkan, masih ditemukan laporan bahwa pelaku UMKM mengalami kesulitan mengurus perizinan usahanya karena regulasi dan proses birokrasi yang cukup berat dipenuhi.

Selain itu, Wantimpres juga menekankan pentingnya pembangunan SDM untuk menghadapi bonus demografi agar bonus demokgrafi tidak justru menambah beban perekonomian Indonesia.

"Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yg membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan (tenaga kerja). Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset,” ujar Wiranto.

Merespons itu, Ma'ruf berharap kendala pelaku UMKM dalam memperoleh perizinan dapat diarasi dengan keberadaan mal pelayanan publik (MPP) di berbagai daerah hingga tingkat kabupaten/kota.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.