Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Kompas.com - 19/01/2022, 10:55 WIB
Ilustrasi varian Omicron berevolusi pada tikus. Ilmuwan menemukan mutasi virus Omicron terjadi pada tikus. SHUTTERSTOCK/NaeblysIlustrasi varian Omicron berevolusi pada tikus. Ilmuwan menemukan mutasi virus Omicron terjadi pada tikus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang Omicron di Indonesia tak terhindarkan. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Senin (17/1/2022) ada 840 kasus varian Omicron di Tanah Air.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 kasus merupakan transmisi lokal. Sisanya adalah kasus impor.

Sejalan dengan meluasnya penyebaran Omicron, kasus Covid-19 juga mengalami eskalasi.

Setelah menunjukkan penurunan selama 3 bulan, dalam seminggu ini penambahan kasus Covid-19 harian kembali di kisaran angka 1.000.

Terbaru, bertambah 1.362 kasus Covid-19 pada 18 Januari. Penambahan ini menyebabkan kasus aktif virus corona terus merangkak naik dan kini berada di angka 9.564 kasus.

Baca juga: Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Merespons situasi ini, Presiden Joko Widodo pun mewanti-wanti masyarakat untuk waspada. Ia meminta warga mengurangi aktivitas di kerumunan dan menunda perjalanan luar negeri.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan serta segera melakukan vaksinasi.

"Sekali lagi kita harus waspada, jangan jemawa, dan jangan gegabah," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/1/2022).

Namun demikian, hingga kini pemerintah belum melakukan pengetatan. Baru-baru ini sejumlah kebijakan pembatasan justru dilonggarkan.

Hal ini menjadi kontradiktif dengan memburuknya situasi pandemi.

Pembukaan pintu internasional

Di tengah meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, pelaku perjalanan dari luar negeri kini bebas masuk wilayah Tanah Air.

Baca juga: Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Terhitung 12 Januari 2022, pemerintah mencabut daftar 14 negara yang warganya dilarang masuk kawasan RI.

Semula, sejak 30 November 2021, ada 11 negara yang masuk dalam daftar larangan. Kesebelas negara itu mencatatkan kasus Omicron dalam jumlah besar.

Rinciannya yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong.

Pemerintah lantas menghapus Hongkong dari daftar tersebut dan memasukkan UK (Inggris Raya), Norwegia, Denmark, dan Perancis ke dalam daftar.

Aturan terbaru, pintu perjalanan internasional terbuka bagi semua negara. Itu artinya, warga dari seluruh negara bisa masuk ke Indonesia tanpa terkecuali.

Baca juga: Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penghapusan daftar 14 negara yang warganya dilarang masuk Indonesia dilakukan karena varian Omicron sudah meluas ke 150 dari total 195 negara di dunia (76 persen negara) per 10 Januari 2022.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Nasional
Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Nasional
Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Nasional
Tiga Bulan Pasca-Peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Tiga Bulan Pasca-Peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Nasional
Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot 'Trading' Fahrenheit

Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot "Trading" Fahrenheit

Nasional
Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Nasional
Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Nasional
M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

Nasional
Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Nasional
UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Lewat 2 Tahun Hilangnya Jejak Harun Masiku dan Janji-janji Firli Bahuri

Lewat 2 Tahun Hilangnya Jejak Harun Masiku dan Janji-janji Firli Bahuri

Nasional
UPDATE 19 Mei: 4.083 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 4.083 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.