Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Kompas.com - 19/01/2022, 09:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah bersiap siaga dari sisi hulu hingga hilir untuk menghadapi puncak penyebaran Covid-19 varian Omicron yang diprediksi akan terjadi pada Februari hingga Maret 2022.

"Pemerintah harus membangun kesiapsiagaan baik di titik hulu, perilaku masyarakat, maupun di titik hilir, yaitu sarana prasarana serta fasilitas kesehatan" kata Netty dalam siaran pers, Selasa (18/1/2022) malam.

Netty mengatakan, pemerintah mesti belajar dari penanganan 'tsunami' varian Delta pada pertengahan 2021 lalu yang menyebabkan sistem dan fasilitas kesehatan kedodoran hingga membuat banyak tenag kesehatan berguguran.

Baca juga: Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Menurut dia, kegiatan surveilans melalui testing, tracing, dan treatment (3T) harus dipersiapkan untuk mengantisipasi situasi terburuk.

Ia menyebutkan, testing dan tracing harus diikuti dengan whole genome sequencing agar dapat dideteksi varian yang menginfeksi dari sampel yang diperiksa.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menilai, saat ini penerapan protokol kesehatan sudah mulai longgar di mana mobilitas dan aktivitas masyarakat kembali normal seperti sebelum masa pandemi.

"Seharusnya pemerintah melalui satgas bergerak cepat untuk mengencangkan kembali kampanye dan pengawasan prokes 3M/5M," ujar dia.

Pemerintah juga diminta mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua sebelum booster dilakukan secara masif karena asih banyak daerah yang vaksin dosis pertamanya belum mencapai 70 persen.

Di samping itu, Netty juga mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional dari semua negara.

"Kebijakan ini sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan. Satu sisi pemerintah memprediksi puncak Omicron tapi pada sisi lain justru pemerintah membuka pintu masuk untuk semua negara," kata Netty.

Menurut dia, pemerintah semestinya mengambil kebijakan pengetatam, bukan justru pelonggaran.

Baca juga: Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memprediksi, puncak gelombang Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022.

Hal tersebut, kata Luhut, berkaca pada penularan varian ini yang terjadi di sejumlah wilayah di negara lain seperti Afrika Selatan.

“Beberapa yang kami amati, berangkat seperti kasus covid di Afsel, puncak gelombang omicron ini berada di pertengahan Februari hingga awal Maret ini,” kata Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM, Minggu (16/1/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com