Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Oleh: Wempi Saputra, Titik Anas, Yustinus Prastowo

G20 adalah singkatan dari Group of Twenty atau Kelompok 20, yang beranggotakan sebelas negara maju dan sembilan negara berkembang.

Kesebelas negara maju itu termasuk Uni Eropa, yaitu kumpulan negara-negara Eropa atau yang masuk dalam Zona Euro.

Negara-negara lainnya adalah: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, China, India, Inggris, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, Rusia, dan Turki.

G20 ini adalah merepresentasikan 66 persen jumlah penduduk dunia dengan kue perekonomian terbesar di dunia, yakni 85 persen kue perekonomian dan 75 persen perdagangan global.

Lugasnya, G20 ini dapat dikatakan sebagai forum adidaya yang sangat strategis.

Dalam kosakata para elite kerap disebut semacam komite pengarah perekonomian dan pembangunan global.

Namun bagaimana yang tampak elite dan jauh ini sesungguhnya sangat erat berkaitan dengan keseharian kita?

G20 ini dibentuk tahun 1999 dan beranggotakan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Tujuannya untuk koordinasi kebijakan makroekonomi global, khususnya untuk menjaga stabilitas keuangan, mitigasi perubahan iklim, dan keuangan berkelanjutan.

Pada masa itu, krisis ekonomi dan keuangan sedang melanda negara-negara Asia, Meksiko, dan Rusia.

Sembilan tahun kemudian, krisis finansial global yang lebih dahsyat terjadi. Raksasa korporasi dunia kolaps.

Sejak peristiwa itu, dirasakan level Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kurang memadai untuk mengawal koordinasi kebijakan makroekonomi global.

Level G20 kemudian diangkat menjadi setingkat kepala negara.

Pertemuan level kepala negara pertama kemudian dilakukan di Washington Amerika Serikat, tahun 2008. Sejak saat itu G20 menjadi semakin prestisius.

Penyelenggaraan pertemuan G20 dilakukan secara bergiliran oleh negara anggota sesuai kesepakatan.

Tentu mempertimbangkan kesiapan negara tersebut sebagai penyelenggara. Tuan rumah penyelenggara pertemuan G20 disebut Presidensi.

Tuan rumah punya kewenangan untuk mengatur agenda pembahasan dan bertugas menyiapkan semua rangkaian pertemuan.

Dalam menyusun agenda, ada proses konsultasi dan pembahasan, melibatkan berbagai pihak: negara-negara anggota G20, organisasi internasional, dan pihak lain.

Penyusunan agenda juga mempertimbangkan situasi global terkini, berbagai perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, antisipasi ke depan dan bagaimana kepentingan berbagai negara-negara khususnya negara-negara berkembang serta negara-negara miskin.

Selain agenda dari presidensi, juga ada agenda lanjutan dari presidensi sebelumnya, yang disebut legacy agenda alias agenda lanjutan.

Namun, semua agenda tergantung tuan rumah, mana yang akan diprioritaskan mana yang tidak.

Jalur pertemuan G20 ada dua: jalur sherpa (sherpa track) dan jalur keuangan (finance track).

Jalur sherpa membahas isu-isu pembangunan dan perekonomian yang luas, meliputi: ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, energi, pemberdayaan perempuan, transportasi, pariwisata, perlindungan sosial, perubahan iklim, dan lain-lain.

Pertemuan jalur sherpa mengantarkan ke pertemuan tingkat kepala negara (Konferensi Tingkat Tinggi/KTT).

Jalur keuangan mengawal isu di bidang fiskal, sektor keuangan dan moneter. Jadi lebih spesifik.

Kedua jalur ini berkoordinasi dalam berbagai pertemuan dan puncaknya pada saat KTT.

Selain kedua jaur di atas, juga ada kelompok kegiatan lain yang disebut dengan engagement groups, yang merupakan kelompok kegiatan dalam jaring koordinasi G20 dan berfokus pada bidang-bidang antara lain: sains, kepemudaan, perkotaan, wanita, tenaga kerja, bisnis, parlemen, dan lain-lain.

Makna Presidensi G20

Untuk pertama kalinya di Tahun 2022 Indonesia memegang Presidensi G20. Mandat ini dilaksanakan sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022.

Direncanakan ada sekitar 157 pertemuan yang akan dilaksanakan selama Presidensi tersebut, baik dari jalur sherpa, jalur keuangan maupun engagement groups.

Lantas apa makna Presidensi ini bagi Indonesia? Apa manfaat yang bisa dioptimalkan bagi Indonesia sebagai Presidensi G20 baik dari sisi kebijakan domestik maupun global?

Bagaimana mengaitkan agenda-agenda yang dibahas dalam berbagai pertemuan G20 dengan prioritas nasional?

Semua pertanyaan di atas menghiasi benak publik dan menjadi momentun sangat baik untuk didiskusikan.

Berbicara makna G20, kita bisa melihatnya dari sudut pandang kepentingan internasional dan nasional.

Dalam tataran kepentingan internasional, kerja sama global harus diperkuat dengan semangat multilaterialisme.

Presidensi bermakna kepemimpinan, kepercayaan, penyambung lidah.

Kepemimpinan di sini berarti Indonesia diminta mengatur agenda dan menjadi fasilitator konsensus dalam pembahasan makro ekonomi global yang akan dituangkan dalam bentuk komunike.

Komunike ini berisi pernyataan bersama atau kesepakatan bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk berbagai rencana aksi yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan G20.

Komunike level menteri keuangan dan gubernur bank sentral ini akan menjadi masukan bagi diskusi lanjutan di tingkat KTT.

Kepercayaan juga dapat dimaknai bahwa dengan berbagai pengalaman Indonesia dalam penyelenggaran pertemuan internasional semacam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Bali pada tahun 2018.

Sebagai salah satu contoh, membuat negara-ngara G20 lainnya, yakin Indonesia dapat menjadi Presidensi kali ini.

Penyambung lidah berarti bahwa dalam penyelenggaran Presidensi G20, Indonesia menjadi penyampai suara negara-negara miskin dan berkembang yang harus diperhatikan kepentingannya.

Banyak yang berharap Indonesia menjadi penyeimbang kepentingan berbagai negara tersebut.

Misalnya dalam membantu penyediaan dan pembiayaan vaksinasi, obat terapeutik dan diagnostik, penundaan pembayaran utang, bantuan pembiayaan perubahan iklim, dan lain-lain.

Manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia

Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai fora internasional tidak terlepas dari amanat Konsitusi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “…..dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

G20 menjadi salah satu rumah bagi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa, sejajar dengan negara besar lainnya bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berbicara tentang manfaat langsung tentu dikaitkan dengan dampaknya terhadap perekonomian kita.

Dengan adanya lebih dari 157 kegiatan atau pertemuan yang akan dilakukan sepanjang tahun 2022, yang sebagian besar dilakukan di Indonesia, akan menciptakan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja dengan jumlah yang cukup besar.

Jika pertemuan dilakukan secara fisik, maka akan terjadi peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 33.000 di berbagai sektor.

Bagaimana dengan manfaat tidak langsung yang dirasakan?

Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan perekonomian dan sistem politik yang relatif stabil sehingga dianggap mampu memimpin pertemuan G20.

Termasuk mendukung maupun membantu membentuk kebijakan-kebijakan yang berpengaruh luar biasa di seluruh dunia, salah satunya dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi.

Hal tersebut akan memberi pengaruh luar biasa besar ke seluruh dunia, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang kemudian menimbulkan dampak ikutan (spill over).

Jika ekonomi dunia tumbuh tinggi, maka ekspor kita juga tumbuh tinggi.

Seperti saat ini, kita telah merasakan pemulihan ekonomi seiring dengan membaiknya ekonomi dunia dan domestik yang berdampak pada konsumsi masyarakat yang lebih baik, investasi yang mulai meningkat, kegiatan ekspor impor yang juga tumbuh pesat.

Semua ini juga berdampak pada penerimaan pajak yang tumbuh lebih dari 18 persen, penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24 persen, penerimaan PNBP tumbuh lebih dari 23 persen.

Keterkaitan ekonomi Indonesia dengan ekonomi global membuat kebijakan yang terkoordinasi secara global merupakan hal yang sangat penting yang harus selalu diupayakan.

G20 merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan hal tersebut.

Di sisi lain, dalam forum G20 kita juga membahas kebijakan-kebijakan yang sangat penting bagi situasi-situasi yang saat ini sedang dihadapi, yaitu pandemi Covid-19.

Saat ini sedang dibahas bagaimana respons dunia jika terjadi pandemi di kemudian hari.

Dampak pandemi Covid-19 sejauh ini sangat dalam, kontraksi ekonomi Indonesia 2,1 persen, sedangkan dunia 3,1 persen pada tahun 2020.

Dari sisi fiskal, ongkos untuk bisa menetralisir dampak covid sudah mencapai lebih dari 12 Triliun dollar AS, sedangkan dari sisi moneter sekitar 11 Triliun dollar AS.

Dunia seharusnya belajar dari situasi ini. Maka dari itu, saat ini sedang dibicarakan mengenai upaya pencegahan pandemi di masa depan dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi pandemi global (Global Pandemic Prevention Preparedness and Response/Pandemic PPR).

Kemudian kerja sama regional pengembangan vaksin, protokol kesehatan, dan lain-lain dalam rangka persiapan yang lebih baik dalam menghadapi pandemi.

Selain itu ada isu perubahan iklim yang tidak mungkin dapat ditangani tanpa aspek keuangan.

Oleh karena itu di jalur keuangan dibicarakan mengenai keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dan pendanaan perubahan iklim (climate change finance).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa G20 begitu relevan dan sangat penting dalam memengaruhi hajat hidup dunia dan Indonesia pada khususnya.

Jika kebijakan yang diambil salah, maka dampaknya akan sangat besar pada ekonomi dunia. Ekonomi dunia bisa tidak tumbuh bahkan berprotensi krisis.

Menghadapi tahun 2022, Indonesia akan tetap waspada. Dua tahun ini, kita sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang luar biasa (extraordinary) menghadapi pandemi Covid-19.

Kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan-kebijakan lain di sektor keuangan direlaksasi dalam rangka untuk memberikan bantalan kepada masyarakat agar dapat bertahan dalam situasi pandemi dan segera pulih kembali.

Defisit APBN melebar sejalan dengan besarnya kebutuhan penanganan pandemi dan berkurangnya penerimaan negara akibat kontraksi ekonomi.

Dua tahun ini, berbagai negara di dunia juga melakukan hal yang sama dengan besaran yang berbeda-beda.

Diperkirakan pada tahun 2022, banyak negara yang akan melakukan kebijakan untuk mengurangi dukungan kepada sektor-sektor yang terdampak oleh Covid-19 atau dalam bahasa teknis pembahasan G20 disebut exit policy.

Di sini, kebijakan fiskal mulai dikonsolidasikan, kebijakan moneter mulai dinormalisasi lagi.

Dampak dari exit policy ini dapat menjadi sangat rumit di tataran antarnegara, arus keluar modal dapat terjadi dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat.

Proses ini dapat berdampak pada nilai tukar mata uang dan nilai surat berharga, yang bisa berujung menjadi ancaman bagi stabilitas sektor keuangan.

Dalam Presidensi Indonesia 2022, exit policy ini merupakan salah satu agenda utama dalam pembahasan G20 untuk mencapai pemulihan yang lebih kuat, tidak hanya bagi negara-negara G20 tapi untuk seluruh negara di dunia.

Perubahan iklim

Terkait isu perubahan iklim, sebagaimana para kepala negara dalam pertemuan di KTT G20 Roma dan Pertemuan Conference of Parties ke 26 (COP 26) di Glasgow secara ambisius menyampaikan bahwa mereka ingin kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius jika dibandingkan pre-industrial time.

Untuk mencapai hal tersebut, masalah pendanaan dan teknologi menjadi hal yang sangat penting.

Ada juga isu mengenai keadilan (just) dan keterjangkauan (affordability). Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menyampaikan komitmen untuk ikut menurunkan CO2 dunia sehingga kita terhindar dari malapetaka perubahan iklim.

Dari aspek keterjangkauan (affordability), sektor yang berperan dalam penurunan CO2 adalah Kehutanan dan Lahan (Forestry and Land use/FOLU).

Sudah ada komitmen FOLU carbon net sink tahun 2030, yaitu kondisi sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.

Presiden Jokowi telah mengundang duta-duta besar dan Lembaga-lembaga internasional untuk ikut dalam penanaman mangrove karena hal itu sangat cepat, efektif, dan relatif murah.

Sedangkan sektor yang sangat mahal adalah transisi energi (energy transition), yaitu transisi dari energi yang berbasis tidak terbarukan (non-renewable) terutama batubara, ke energi berbasis terbarukan (renewable).

Indonesia adalah negara produsen batubara dan energi kita sebagian besar didominasi oleh bahan bakar ini.

Namun, untuk mengubah energi ini tidak semudah membalikkan tangan. Harus ada perencanaan yang baik, antara lain dengan memperhitungkan berapa jumlah permintaan yang akan meningkat, berapa jumlah pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang akan dipensiunkan secara dini dan berapa biayanya.

Serta pada saat yang sama, kita juga perlu mengantisipasi investasi di energi terbarukan untuk menghindari kekurangan pasokan energi.

Mengingat pentingnya isu perubahan iklim dalam pembahasan G20, kepemimpinan Indonesia akan benar-benar mendapat perhatian, terutama dalam mendesain mekanisme transisi energi (energy transition mechanism).

Di satu sisi Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi, di sisi lain kita masih didominasi oleh sumber energi tidak terbarukan.

Mata dunia tertuju pada Indonesia, bagaimana Indonesia melakukan transisi energi yang lancar, adil, dan terjangkau baik dari sisi keuangan (APBN), kapasitas industri dan dampaknya kepada masyarakat.

Ekonomi yang semakin terhubung mengharuskan kerja sama antar negara yang lebih erat untuk mengatasi berbagai masalah dunia termasuk kesehatan dan perubahan iklim.

Tak kalah penting adalah memanfaatkan momen Presidensi Indonesia ini untuk membuahkan kesepakatan global terkait kebijakan perpajakan yang sudah dinanti, demi terciptanya keadilan dan fairness.

Sejauh ini, Forum G20 inilah yang menjadi dasar kerja sama dan melahirkan kesepakatan-kesepakatan agar terjadi kolaborasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam mengatasi isu-isu dunia yang sedang dihadapi.

Bertolak dari pengalaman pandemi dan ikhtiar untuk bangkit dan pulih, Indonesia punya peran kunci untuk mempercepat terwujudnya tata ekonomi dan politik global yang membawa kebaikan bagi seluruh penduduk bumi.

Tak berlebihan kiranya kita dengan penuh semangat dan percaya diri menggaungkan slogan ‘Recover Together, Recover Stronger’. Dari Bumi Nusantara, Dunia Pulih Bersama!

*Wempi Saputra, Staf Ahli Menkeu Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
*Titik Anas, Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal – Sektoral
*Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis