Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Kompas.com - 18/01/2022, 22:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero) tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung terkait tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa Heru Hidayat.

Majelis hakim menilai tuntutan itu tidak sesuai dengan surat dakwaan yang menjadi acuan pembuktian perkara.

Hal itu mengacu pada Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa putusan persidangan harus mengacu pada surat dakwaan.

Baca juga: Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

“Surat dakwaan adalah pagar atau batasan yang jelas dalam memeriksa perkara persidangan. Untuk penuntut umum agar tidak melampaui kewenangan dalam menuntut terdakwa,” kata  Hakim Anggota, Ali Muhtarom, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Jaksa mendakwa Heru dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Namun jaksa menuntut agar Heru dijatuhi hukuman mati sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dalam undang-undang yang sama. Padahal Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor itu tidak dimasukkan oleh jaksa dalam dakwaanya.

“Maka terdakwa tidak tidaklah dapat dituntut berdasarkan pasal tersebut meskipun terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berulang,” kata Ali.

Baca juga: Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, Kuasa Hukum: Tuntutan Jaksa Menyimpang

Diketahui ,Pasal 2 Ayat (2) memungkinkan seorang terdakwa tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. Hukuman itu bisa diberikan jika tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa memenuhi empat syarat.

Pertama, korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya. Kedua, korupsi terjadi dalam situasi bencana alam nasional.

Ketiga, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berulang. Terakhir, korupsi dilakukan saat negara dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter.

Maka, atas pertimbangan tersebut majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis nihil kepada Heru. Dengan divonis nihil, Heru Hidayat tak mengalami penambahan hukuman pidana dalam perkara itu. Pasalnya, hukuman yang diterima Heru dalam kasus sebelumnya sudah mencapai batas maksimal yang diperbolehkan undang-undang.

Majelis hakim berpedoman pada Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu.

Heru telah dihukum maksimal dalam kasus korupsi Jiwasraya. Dalam perkara korupsi Jiwasraya, Heru telah divonis penjara seumur hidup.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

Nasional
2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

Nasional
Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Nasional
Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Nasional
Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Nasional
Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Nasional
Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Nasional
Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Nasional
Jokowi dan 'Politik Basa-basi' ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Jokowi dan "Politik Basa-basi" ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Nasional
Negara Masih 'Bermurah Hati' kepada Koruptor Selama 2021

Negara Masih "Bermurah Hati" kepada Koruptor Selama 2021

Nasional
Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Nasional
Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.