Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/01/2022, 21:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan konsep karantina gelembung atau bubble dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan internasinal yang akan dilaksanakan di Indonesia sepanjang tahun 2022.

Kegiatan internasional itu antara lain Konferensi Tingkat Tinggi G20, MotoGP Mandalika, Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR), dan Conference of Party 4.2 Minamata Convention.

"Sistem bubble ini dikembangkan dalam rangka untuk tetap mendukung kegiatan internasional penting pada saat kasusnya juga harus relatif terkendali," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem Bubble

Wiku menjelaskan, konsep karantina bubble dapat diartikan dengan mengelompokkan orang untuk aktivitas tertentu tanpa harus melakukan karantina.

Namun, orang-orang yang berada di bubble tersebut mesti memenuhi syarat seperti telah divaksinasi, negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR, dan hanya beraktivitas di tempat atau bubble tersebut.

Wiku melanjutkan, konsep karantina bubble juga mirip dengan karantina wilayah di mana orang yang sudah keluar dari bubble tidak bisa masuk kembali.

"Seperti orang dari Indonesia misalnya, kalau persyaratannya sudah terpenuhi screening semuanya, masuk, nanti kalau keluar dia enggak bisa masuk lagi," ujar Wiku.

Dengan konsep tersebut, kata Wiku, orang-orang yang datang dari luar negeri tidak perlu menjalankan karantina setibanya di Indonesia dan dapat langsung beraktivitas.

Menurut Wiku, konsep karantina bubble ini telah sukses diterapkan pada ajang Indonesia Badminton Festival di Bali pada akhir 2021 dan mendapat respons positif dari para atlet.

"Jadi kalau kita bisa menciptakan keadaan-keadaan seperti ini untuk aktivitas-aktivitas internasional seperti G20, GPDRR, dan lain-lain, maka aktivitas internasionalnya bisa tetap berjalan tapi tetap aman Covid," ujar Wiku.

Ia menambahkan, penyiapan kebijakan atau protokol detil mengenai sistem karantina bubble masih digodok dan akan dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan pada waktunya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com