Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Kompas.com - 18/01/2022, 20:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pembahasan pemindahan ibu kota negara dinilai sebagai pembicaraan visi masa depan bangsa.

Dia pun mempertanyakan jika ada pihak yang memprotes pembahasan tu.

"Oke, sekarang kita pandemi, tapi ketika kita mengalami hari ini, masa kita tidak bisa memikirkan masa depan," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Hal tersebut disampaikan Doli ketika ditanya soal kritikan yang menilai pembahasan pemindahan IKN tak elok dilakukan lantaran masih masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara?

Menyikapi hal tersebut, Doli mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota bukan hal yang baru dilakukan.

Politikus Partai Golkar itu berpandangan, pemindahan ibu kota sudah lama diharapkan.

"Pak Soekarno pernah punya cita-cita IKN pindah ke Palangkaraya. Pak Harto juga pernah bicara pemindahan IKN. Jadi, ketika bicara pemerataan pembangunan, ini harus dilakukan," ucap Doli.

Setelah itu, ia mencontohkan bahwa di Amerika, setiap kota memiliki karakteristik.

Baca juga: Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Ia menyebut, dibandingkan dengan Amerika, Indonesia selama ini hanya memiliki karakteristik Jakarta dan Bali.

Padahal, kata dia, daerah lain di Indonesia masih sangat banyak.

"Jadi, semua kota punya karakteristik. Nah, Indonesia cuma punya Jakarta dan Bali. Sementara kalau lihat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penduduk itu ada pertambahan satu persen setiap tahun," katanya.

Baca juga: Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa-sentris

"Kalau kita cuma punya magnet Jakarta, orang yang lahir lalu orientasi ke Jawa dan Jakarta, lama-lama Jawa dan Jakarta tidak kuat menampung itu," tambah dia.

Lanjutnya, proyek pemindahan ibu kota juga dinilai akan menjadi isu yang menarik.

Bahkan menurut Doli, proyek IKN berpotensi memajukan banyak daerah tidak hanya Jakarta maupun Bali.

"Maka kemudian harus disebar. Jadi, yang paling menarik dari pemindahan ibu kota nanti dibangun kota bisnis," ujarnya.

"Jadi isu yang menarik pemindahan ibu kota yang nanti insyaallah bisa memajukan Kalimantan. Kemudian kita bersama majukan Sumatra, Papua, dan seterusnya," pungkas Doli.

Sebagai informasi, RUU IKN telah disahkan menjadi UU oleh DPR dalam rapat paripurna, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com