KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

Kompas.com - 18/01/2022, 16:37 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dan aset senilai Rp 14,2 miliar dari Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid.

Abdul Wahid merupakan tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU Tahun 2021-2022.

"Tim Penyidik KPK telah melakukan penyitaan berbagai aset dari tersangka AW (Abdul Wahid) terkait dugaan adanya penerimaan suap, gratifikasi, dan TPPU," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (18/1/2022).

"Di mana uang-uang yang diterima oleh tersangka AW tersebut dipergunakan, di antaranya dengan membeli beberapa aset dalam bentuk tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor," kata dia.

Dari Rp 14,2 miliar yang disita KPK, Rp 10 miliar di antaranya berupa aset tanah dan bangunan yang berada di wilayah Kabupaten HSU dan sekitarnya.

Baca juga: Kasus TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid, KPK Periksa 12 Saksi

Sementara itu, Rp 4,2 miliar sisanya merupakan uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing. Dalam penyitaan tersebut, penyidik juga turut menyita sejumlah kendaraan bermotor.

"Seluruh barang bukti ini akan dikonfirmasi kepada para saksi, baik saat proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan," kata Ali.

Ia menambahkan, jika nantinya sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, aset dan yang saat ini telah disita dapat dirampas untuk negara. Sehingga, menjadi salah satu capaian dan tambahan pemasukan bagi negara dari asset recovery tindak pidana korupsi maupun TPPU untuk dipergunakan bagi pembangunan.

Dalam suatu penanganan perkara TPPU, ujar dia, KPK juga mengharapkan peran serta masyarakat jika mengetahui aset-aset lainnya yang diduga terkait dalam perkara Abdul Wahid tersebut dapat menginformasikannya kepada KPK.

"Hal ini sebagai wujud keturutsertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dan optimalisasi penerimaan negara melalui penegakkan hukum," tutur Ali.

Baca juga: KPK Ingatkan Saksi Kasus Bupati HSU Abdul Wahid Penuhi Panggilan

Adapun perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 15 September 2021 di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu Plt. Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, Direktur CV Hanamas Marhaini, dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi.

Perkara ini diawali saat Abdul Wahid selaku Bupati menunjuk Maliki sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU.

KPK menduga ada penyerahan sejumlah uang yang dilakukan Maliki kepada Wahid untuk mendapatkan posisi sebagai kepala dinas.

“Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh MK (Maliki) untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka AW (Abdul Wahid),” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Nasional
Pengetatan Aturan dan Protokol Kesehatan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Pengetatan Aturan dan Protokol Kesehatan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Nasional
Kapolri: Polisi Bukan Sekedar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Kapolri: Polisi Bukan Sekedar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Nasional
Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan 'Event' Olahraga

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan "Event" Olahraga

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Nasional
Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Nasional
Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Lili Pintauli Sedang di Bali, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Lili Pintauli Sedang di Bali, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Nasional
Seluruh Anggota Dewas KPK Jadi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli

Seluruh Anggota Dewas KPK Jadi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli

Nasional
Jokowi ke Polri: Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Jokowi ke Polri: Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Naik ke Level II, Ini Aturan Masuk Pasar hingga Mal

PPKM Jawa-Bali Naik ke Level II, Ini Aturan Masuk Pasar hingga Mal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.