Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Sederhananya, karena sistem oligarki hanya berfokus pada kelompok elite tertentu, maka cara berpolitik yang inklusif menjadi mustahil.

Dengan kata lain, orang-orang yang berada di luar lingkaran oligarkis akan sulit untuk mendapatkan kekuasaan secara adil karena sistem sudah didesain dan dikendalikan oleh segelinitir elite.

Di samping itu, kematian demokrasi atau demokrasi yang bersifat manipulatif akan berpotensi tumbuh 'subur' jika sistem oligarki masih beroperasi di level pemerintahan, organisasi, dan institusi yang berkenaan dengan kepentingan banyak orang.

Akan sulit mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat jika sistem oligarki masih tetap dipertahankan.

Demokrasi hanya digunakan sebagai wacana dan alat untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya.

Ilmuwan asal Northwestern University, Jeffrey Winters berargumen bahwa oligarki kerap disalahgunakan untuk kepentingan pertahanan kekuasaan dan saling berkelindan dengan politik transaksional.

Jika ini terus berlangsung, maka masa depan demokrasi akan terancam.

Contoh paling sering ditemui dari politik transaksional adalah sulitnya orang-orang yang memiliki kompetensi di luar lingkaran oligarki untuk menang dalam kontestasi politik karena rakyat hanya dijadikan alat untuk mengejar kepentingan oligarki semata dengan politik transaksional.

Dampak buruknya adalah banyaknya posisi-posisi penting dalam suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang mungkin saja tidak kompeten dan layak.

Namun karena ia berada di lingkaran kekuasaan sehingga ia mendapatkan jabatan tertentu.

Sudah saatnya kita berpikir kritis-reflektif untuk melawan oligarki karena negara kita menganut demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sehingga akan sangat sulit membayangkan demokrasi tanpa kepentingan rakyat atau demokrasi tapi hanya menguntungkan kelompok elit tertentu.

Jika ini terjadi, maka ini akan menjadi 'anomali' karena sesungguhnya kekuasaan tertinggi harus berada di tangan rakyat, bukan di tangan para pejabat ataupun kelompok oligarki politik yang hanya menjadikan rakyat 'budak' kekuasaan.