Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya kontrak kerja sama terkait pengadaan lahan antara pihak swasta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Pendalaman itu dilakukan penyidik melalui dua saksi yaitu pihak bagian Keuangan PT Hanaveri Sentosa dan PT Kota Bintang Rayatri, Sherly dan seorang karyawan swasta, Intan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Keduanya diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot yang menjerat Wali Kota Nonaktif Rahmat Effendi.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Berpotensi Dijerat Pencucian Uang

"Kedua saksi ini dikonfirmasi terkait kontrak kerjasama dengan pihak Pemkot Bekasi dalam rangka pengadaan lahan dan dugaan adanya pemutusan kontrak sepihak atas kontrak pengadaan lahan dimaksud," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, ditemu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Dalam pemeriksaan ini, KPK juga mendalami aliran uang yang dinikmati Rahmat Effendi, yang diduga berasal dari potongan dana sejumlah pegawai.

Pendalaman itu dilakukan penyidik melalui tujuh orang saksi yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bekasi, Reny Hendrawari; Kepala BPBD Kota Bekasi, Nurcholis dan ajudan Rahmat Effendi, Andi Kristanto.

Kemudian, Kabid Pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi, Heryanto; Camat Rawa Lumbu, Makfud Syaifudin; pejabat pembuat komitmen (PPK) Giyarto; serta pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Tita Listia.

Baca juga: Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa-sentris

"Para saksi didalami mengenai adanya dugaan aliran sejumlah uang yang dinikmati tersangka RE (Rahmat Effendi) dan pihak terkaitnya yang berasal dari potongan dana beberapa pegawai," kata Ali.

"Selain itu, dikonfirmasi juga terkait dugaan adanya arahan dan perintah tersangka RE untuk menentukan proyek-proyek tertentu yang anggarannya dikelola Pemkot Bekasi," tutur dia.

Uang jabatan

Dalam kasus itu, Rahmat Effendi yang akrab disapa Pepen itu diduga menerima ratusan juta rupiah dari hasil minta "uang jabatan" kepada pegawai Pemerintah Kota Bekasi.