Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Kompas.com - 18/01/2022, 05:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur kini selangkah lebih dekat dengan adanya sejumlah perkembangan yang terjadi pada Senin (17/1/2022) hingga Selasa (18/1/2022).

Dalam rapat kerja dengan pemerintah pada Selasa dini hari, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) sepakat membawa RUU IKN ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang.

Selain itu, pada Senin siang, Menteri Perencanaan Pembangunan Naisonal/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa ibu kota baru kelak akan diberi nama "Nusantara".

Berikut ini sejumlah informasi mengenai perkembangan pemindahan ibu kota baru yang dirangkum Kompas.com:

1. RUU Dibawa ke Rapat Paripurna

Pansus RUU IKN sepakat membawa RUU IKN ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Keputusan itu diambil Pansus dalam rapat kerja dengan pemerintah yang berlangsung hingga Selasa (18/1/2022) dini hari.

Baca juga: Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru Nusantara yang Disebut Jokowi

"Apakah rancangan undang-undang ini, Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II, apakah bisa kita setujui?" kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia selaku pimpinan rapat, Selasa.

"Setuju," jawab peserta rapat diikuti ketukan palu oleh Doli sebagai tanda kesepakatan.

Dalam pandangan mini fraksi, 8 dari 9 fraksi menyatakan setuju untuk membawa RUU IKN ke rapat paripurna, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolaknya.

Adapun rapat kerja pengambilan keputusan ini baru dimulai sekitar pukul 00.20 WIB Selasa tengah malam.

Baca juga: Jokowi Pilih Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Sebelumnya, sejak Senin (17/1/2022) pagi hingga malam, Pansus menggelar rapat secara maraton mulai dari pembahasan hasil tim perumus dan tim sinkronisasi hingga laporan panitia kerja.

Menurut rencana, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU IKN sebagai undang-undang akan dilaksanakan pada Selasa siang.

2. Pemerintah Pilih Nama 'Nusantara'

Dalam rapat dengan Pansus RUU IKN, Menteri Suharso mengungkapkan, pemerintah memilih kata 'Nusantara' sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," kata Suharso, Senin.

Ia mengungkapkan, nama Nusantara dipilih dari sekitar 80 nama lain yang diusulkan, antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua Republik Indonesia," kata Suharso.

Baca juga: Pansus RUU IKN Sebut Ada yang Ingin Ambil Keuntungan dari Pemindahan Ibu Kota

Suharso menyebutkan, pemilihan nama ibu kota tersebut telah melalui pertimbangan dari ahli sejarah dan ahli bahasa.

3. Sebagian Besar Dibiayai APBN

Biaya pembangunan ibu kota baru dikabarkan akan lebih banyak menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di samping skema lainnya.

Hal itu terkuak dari keterangan yang tercantum pada situs resmi IKN, ikn.go.id, bahwa 53,5 persen biaya pembangunan IKN akan ditanggung oleh APBN.

Sementara, 46,5 persen sisanya akan didanai menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saat dimintai konfirmasi soal itu, Suharso enggan berkomentar panjang lebar dan mengaku belum membaca informasi soal pendanaan tersebut.

"Saya itu belum baca soalnya," ujar Suharso di sela-sela rapat Pansus RUU IKN.

Baca juga: Ibu Kota Nusantara Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Suharso juga tidak menjawab lugas saat ditanya kemungkinan angka yang tercantum pada situs tersebut hanya untuk kurun waktu tertentu selama masa pembangunan ibu kota baru.

"Nanti saya lihat ya," kata dia singkat.

4. Dirancang Dekat ke Mana-mana

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pembangunan ibu kota baru harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif.

Selain itu, IKN sejak awal juga dirancang agar warga dapat bepergian ke mana saja secara ramah lingkungan. Sebab, konsep pembangunan IKN mengadaptasi zero emition.

"Secara fisik pembangunan IKN di Kaltim ini harus dijadikan momentum. Untuk membangun sebuah kota yang sehat efisien, produktif yang dirancang sejak awal agar warganya ke mana-mana dekat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, ke mana-mana bisa jalan kaki," imbuh Presiden.

Baca juga: Mengulik Ibu Kota Negara Baru Nusantara, Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

Selain itu, IKN juga menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia.

"Bayangan kita seperti itu. Jadi, sekali lagi IKN yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan," tutur Jokowi.

"Tetapi, kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com