Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

JAKARTA, KOMPAS.com- Keputusan pemerintah menetapkan 'Nusantara' sebagai nama ibu kota negara baru yang terletak di Kalimantan Timur mendapat respons beragam dari anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meyakini, penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota baru telah melalui pertimbangan panjang oleh pemerintah.

"Kita sepakati bahwa kita sepakat nama Nusantara itu kita beri apresiasi tinggi, tentu kita menganggap bahwa sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis kemudian filosofis," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Ibu Kota Nusantara Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Pada rapat Pansus RUU IKN dengan pemerintah, mayoritas fraksi menyetujui Nusantara sebagai nama ibu kota baru.

Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang meminta persetujuan tersebut ditunda.

"Pending menunggu penjelasan komprehensif pemerintah yang terdokumentasikan dan ahli bahasa serta bagian yang akan dimasukkan ke dalam bagian penjelasan undang-undang ini," ujar Ecky Awal Mucharam, anggota Pansus RUU IKN dari PKS.

Senada, Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang meminta pemerintah untuk memberi penjelasan yang lebih detil dengan mempertimbangkan landasan sosiologis, filosofis, dan historisnya.

Baca juga: Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru Nusantara

"Dengan segala hormat, Pak Menteri, saya ingin menunggu terlebih dahulu penjelasan yang komprehensif dari pemerintah berkenaan dengan penamaan ini," ujar Saan.

Meski secara prinsip setuju, sejumlah anggota Pansus RUU IKN juga memberi catatan atas penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota baru.

Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menilai, pemerintah harus berhat-hati dalam menetapkan Nusantara sebagai nama ibu kota.

Sebab, menurut Hasanuddin, berdasarkan sejarah kata Nusantara digunakan oleh Gajah Mada dalam sumpah palapa untuk menaklukkan wilayah-wilayah, bukan mempersatukan Indonesia.

"Belum tentu oleh etnis Sunda, etnis yang ada di Borneo, ini diterima Pak, karena amukti palapa (sumpah palapa) itu, mohon maaf mungkin untuk orang Sunda dipertanyakan, ini soal penaklukkan," kata Hasanuddin.

Sementara itu, anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mendukung kata Nusantara sebagai nama ibu kota baru sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang dinilainya berani memindahkan ibu kota negara.

Baca juga: Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru Nusantara, Siapa yang Dipilih Jokowi?

"Pemberian nama Nusantara adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada Presiden Jokowi karena beliaulah presiden yang mampu dan berani mewujudkan terobosan besar ini di mana perencanaan pemindahan ibu kota negera telah diwacanakan sejak Presiden Sukarno," kata Kamrussamad.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, 'Nusantara' dipilih sebagai nama ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Ia mengungkapkan, nama Nusantara dipilih dari sekitar 80 nama lain yang diusulkan, antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua Republik Indonesia," kata Suharso.