Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah LBM Eijkman Dilebur ke BRIN, Sejumlah Program Dihentikan Termasuk Deteksi Covid-19

Kompas.com - 17/01/2022, 18:43 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman 2014-2021, Amin Soebandrio, mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi Lembaga Eijkman setelah dilebur ke tubuh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Amin mengatakan, sejak dilebur ke BRIN, LBM Eijkman menghentikan program deteksi Covid-19 menggunakan PCR dan pemeriksaan sampel dengan Whole Genome Sequencing (WGS).

"Tadi diagnosis PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS) dengan sangat berat hati kami harus hentikan tanggal 31 Desember kemarin," kata Amin dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Soal Diberhentikannya Ratusan Peneliti LBM Eijkman, Kepala BRIN Akan Jelaskan dalam Rapat dengan DPR

Menurut Amin, LBM Eijkman sejak awal pandemi Covid-19 ikut membantu mendeteksi varian baru virus Corona melalui WGS dan rutin menginput data terbaru ke GISAID.

Ia mengatakan, dengan dihentikannya program tersebut, maka jumlah varian baru virus Corona yang bisa dideteksi Indonesia menjadi sedikit dan terlambat.

"Dan teman-teman di Balitbangkes pun sebetulnya masih sangat mengharapkan Lembaga Eijkman bisa terus berfungsi melakukan itu, karena kalau ini mereka sendiri yang mengerjakan akan keteteran dan terjadi kelambatan," ujarnya.

"Padahal kita tahu bahwa kelambatan diagnosis Covid-19 itu dampaknya adalah pengendaliannya akan terlambat juga," sambungnya.

Amin juga mengatakan, peleburan ke BRIN menyebabkan pengembangan vaksin Merah Putih menjadi terhambat.

Ia menjelaskan, awalnya vaksin Merah Putih buatan LBM Eijkman akan mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada pertengahan tahun 2022. Namun, saat ini pengembangan vaksin Merah Putih terhambat dan diperkirakan baru mendapat izin penggunaan darurat pada awal 2023.

"Karena saat ini masih menunggu proses pembicaraan komitmen anggaran dan sebagainya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com