Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Kompas.com - 17/01/2022, 16:24 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan bakal membangun lumbung sosial sebagai langkah mitigasi untuk memenuhi kebutuhan pangan di wilayah rawan gempa dan tsunami di Pandeglang, Banten.

Risma mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita terkait pembangunan lumbung sosial tersebut.

"Kalau menghitung semua kebutuhan, misal satu desa ada berapa titik (yang dibutuhkan), Bu Bupati akan menyiapkan berapa dan Kemensos (Kementerian Sosial) berapa. Sehingga ketika dibutuhkan bisa sewaktu-waktu diturunkan," kata Risma ketika ditemui usai meninjau dampak gempa di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Gempa Besar Guncang Jakarta, Ancaman Megathrust Selat Sunda Jadi Nyata

Risma mengaku telah mendapatkan informasi mengenai risiko gempa dan tsunami di kawasan Sumur, Pandeglang.

Ia mengatakan, selain melakukan langkah mitigasi atau mengurangi risiko dampak bencana dengan membangun lumbung pagi, juga perlu membangun tempat-tempat pengungsian yang mudah diakses warga.

"Tadi saya bilang ke Bupati bagaimana memitigasi warga, kan Pak Camat meyampaikan ada pengungsian tapi (jaraknya) 18 kilometer. Itu kan nggak mungkin," kata Risma.

Dalam kesempatan tersebut, Risma juga menyerahkan bantuan senilai Rp 914,75 juta untuk penanganan korban gempa.

Total nilai bantuan tersebut terdiri atas paket logisitik bencana, 2 unit genset, paket sembako 500 paket, dan paket permainan anak.

Untuk diketahui, Kecamatan Sumur, Pandeglang adalah pusat dari gempa bermagnitudo 6,6 yang terjadi pada Jumat (14/1/2022) lalu.

Baca juga: Sekolah Pandeglang Rusak karena Gempa, KBM Dilakukan di Tenda Darurat

Diberitakan Kompas.com, hingga hari ini pukul 09.00 WIB, BPBD Banten mencatat ada 2.531 rumah rusak, terdiri dari rusak ringan 1.618, rusak sedang 518, rusak berat 395 unit.

Selain rumah, sejumlah bangunan umum juga rusak. Tercatat ada 51 sekolah, 16 puskesmas, 20 sarana ibadah, 4 kantor pemerintah, 3 tempat usaha mengalami kerusakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com