Pansus RUU IKN Sebut Ada yang Ingin Ambil Keuntungan dari Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah masalah terkait pertanahan di lahan bakal ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Doli menyebutkan, dalam kunjungan kerja ke Kaltim, Pansus RUU IKN mendapati ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dari rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim.

"Jadi ketemulah masalah-masalah pertanahan ini juga, sebetulnya satu sisi clear tapi juga ada yang berupaya untuk main-main, mau mengambil keuntungan dan segala macam," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Kabar Terbaru Pemindahan Ibu Kota Negara: Konsep Otorita hingga Desain Metaverse

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, lahan yang akan dijadikan ibu kota baru harus clean dan clear.

Dari pertemuan dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Doli menyebut tidak ada isu terkait sengketa masyarakat atau perusahaan di lahan tersebut.

Namun, Pansus juga mendapati sejumlah masalah di lahan tersebut, misalnya kemunculan penghuni di sebuah lahan yang tadinya kosong.

"Misalnya ada tiba-tiba dalam waktu 8 bulan ini, tadinya tahun 2019 akhir di satelit itu kosong semua tapi dalam waktu 8 bulan tiba-tiba ada keliatan yang penghuni," ujar Doli.

Doli juga menyebutkan, terdapat sebuah perusahaan yang mengeklaim bahwa mereka mendapat tugas dari pemerintah untuk mengolah lahan satu juta hektare di daerah bakal ibu kota baru tersebut.

Selain soal pertanahan, Pansus RUU IKN juga menyerap aspirasi dari kelompok masyarakat setempat mengenai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

Baca juga: Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

Doli mengeklaim, masyarakat mendukung rencana tersebut dengan berbagai catatan, antara lain agar mereka dilibatkan serta tidak tersingkir apabila ibu kota sudah pindah.

Pansus RUU IKN juga bertemu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah empat kabupaten yang berada di sekitar wilayah bakal ibu kota baru.

"Intinya mereka menginginkan supaya hadirnya ibu kota negara ini juga bisa mendorong kemajuan mereka ya, membangun infrastruktur yang selama ini mereka merasa masih kurang diperhatikan," kata Doli.