Kritik Pencabutan Larangan 14 Negara Masuk Indonesia, Cak Imin: Kontradiktif

Kompas.com - 17/01/2022, 11:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengritik kebijakan pemerintah yang mencabut larangan penerbangan internasional dari 14 negara. 

Muhaimin pun menyoroti alasan pemerintah yang mencabut ketentuan itu, yakni agar tidak mempersulit pemulihan ekonomi nasional. Namun, kebijakan itu justru dianggap kontradiktif.

"Kebijakan pencabutan tersebut justru akan kontradiktif dengan upaya pemerintah yang mencegah penyebaran virus Corona khususnya varian Omicron di Indonesia," kata Cak Imin dalam keterangannya, Senin (17/1/2022).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemerintah untuk mengkaji kembali keputusan itu.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, pun mewanti-wanti pemerintah agar keputusan tersebut tidak berakibat fatal terhadap terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Kebijakan Pencabutan Larangan Masuk RI Dinilai Kontraproduktif

"Jangan sampai kebijakan tersebut akan mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi terjadi pada Februari 2022," jelasnya.

Di sisi lain, Cak Imin menegaskan bahwa DPR senantiasa mendukung upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional, imbas pandemi Covid-19.

Hanya saja, pemerintah diharapkan tetap memprioritaskan pengendalian Covid-19. Sebab, jika kondisi pandemi memburuk, maka upaya pemulihan ekonomi akan sulit terwujud.

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kembali mempertimbangkan pembatasan perjalanan luar negeri.

"Mengingat peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini di antaranya dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dan dikhawatirkan jika tidak ada pencegahan maka penularan virus akibat transmisi dari luar negeri ini semakin meluas di Indonesia," katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
Moeldoko Optimistis Pandemi Covid-19 Berakhir Tahun Ini

Moeldoko Optimistis Pandemi Covid-19 Berakhir Tahun Ini

Nasional
Jokowi Dinilai Ragukan Mendag hingga Tugaskan Luhut Urus Minyak Goreng

Jokowi Dinilai Ragukan Mendag hingga Tugaskan Luhut Urus Minyak Goreng

Nasional
Densus 88 Tangkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang

Densus 88 Tangkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang

Nasional
Korban Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Minta Kasusnya Ditangani Bareskrim

Korban Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Minta Kasusnya Ditangani Bareskrim

Nasional
Kemenkes: Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tambah 2, Totalnya Jadi 16 Pasien

Kemenkes: Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tambah 2, Totalnya Jadi 16 Pasien

Nasional
Lili Pintauli Beri Pembekalan Antikorupsi kepada 45 Finalis Puteri Indonesia

Lili Pintauli Beri Pembekalan Antikorupsi kepada 45 Finalis Puteri Indonesia

Nasional
Dalang Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Ditangkap Korbannya, Dibawa ke Bareskrim Polri

Dalang Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Ditangkap Korbannya, Dibawa ke Bareskrim Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Nasional
Wamenkumham: Pidana Mati 'Debatable', Aktivis Antikorupsi dan HAM Tak Pernah Satu Suara

Wamenkumham: Pidana Mati "Debatable", Aktivis Antikorupsi dan HAM Tak Pernah Satu Suara

Nasional
Di Balik Pesona NU yang Jadi Rebutan Elite Menjelang Tahun Politik

Di Balik Pesona NU yang Jadi Rebutan Elite Menjelang Tahun Politik

Nasional
Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan

Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan

Nasional
KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

Nasional
Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

Nasional
Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.