Kompas.com - 17/01/2022, 11:16 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) membuka peluang untuk menyelesaikan pembahasan RUU IKN di tingkat pertama pada Senin (17/1/2022) hari ini.

Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa mengatakan, rapat kerja dengan pemerintah untuk menyepakati RUU IKN dapat digelar pada Senin malam nanti apabila perbedaan pendapat mengenai empat klaster dalam RUU IKN telah tuntas.

"Ya kita lihat saja, lihat dari dinamika pembahasannya. Jadi kalau misalnya pembahasannya relatif lancar, tidak ada masalah, selesai nanti sore, malam kita bisa langsung rapat kerja dengan pemerintah," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Pansus Sebut Penangkapan Bupati Penajam Paser Utara Tak Ganggu Pembahasan RUU IKN

Kendati demikian, politikus Partai Nasdem itu mengatakan pihaknya tidak memaksakan diri untuk merampungkan pembahasan RUU IKN pada hari ini.

"Kalau misalnya pembahasannya belum selesai, ya nanti kita tunggu dilanjutkan lagi, jadi belum bisa diambil keputusan tingkat pertama," ujar dia.

Pada Senin pagi ini, Pansus RUU IKN akan menggelar rapat dengan pemerintah melanjutkan pembahasan tim perumus dan tim sinkronisasi.

Saan menuturkan, ada empat klaster yang akan dibahas hari ini yakni terkait status daerah ibu kota baru, pembiayaan, pertanahan, serta rencana induk ibu kota baru.

Saan menyebutkan, ada dua klaster yang masih alot yakni soal rencana induk dan pendanaan.

"Anggota ingin tahu lebih detil rencana (induk)-nya seperti apa, ingin mempelajari karena proses selanjutnya berdasarkan rencana induk," kata Saan.

Sementara itu, isu pendanaan mendapat sorotan karena ada kekhawatiran apabila skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dapat berujung pada mangkraknya proyek ibu kota baru.

Baca juga: Pansus RUU IKN Akan Kunjungan Kerja ke Kaltim dan BSD-Alam Sutera

"Jangan sampai nanti proyek IKN ini terkait dengan pembiayaan, yang misalnya ada dari KPBU misalnya lebih banyak nanti justr seperti proyek-proyek yang lain misalnya kereta api cepat,itu kekhawatirannya. Jadi jangan sampai ini jadi proyek yang mangkrak," ujar Saan.

Diberitakan sebelumnya, Pansus RUU IKN berharap RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (18/1/2022) besok.

"Paripurna insya Allah tanggal 18 (Januari)," kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

Nasional
2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

Nasional
Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Nasional
Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Nasional
Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Nasional
Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Nasional
Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Nasional
Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Nasional
Jokowi dan 'Politik Basa-basi' ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Jokowi dan "Politik Basa-basi" ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Nasional
Negara Masih 'Bermurah Hati' kepada Koruptor Selama 2021

Negara Masih "Bermurah Hati" kepada Koruptor Selama 2021

Nasional
Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Nasional
Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.