Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gempa Banten, 1.100 Rumah dan 13 Sekolah Dilaporkan Rusak

Kompas.com - 15/01/2022, 18:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, sebanyak 1.100 rumah rusak akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,6 di Banten.

Suharyanto mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 617 unit rumah rusak ringan, 269 unit rumah rusak sedang dan 214 unit rusak berat.

"Kemudian, 13 gedung sekolah yang mengalami rusak sedang termasuk 14 fasilitas kesehatan, 3 kantor pemerintahan, 4 tempat ibadah dan 1 tempat usaha," kata Suharyanto dalam rapat koordinasi percepatan penanganan gempa bumi M 6,6 Banten di Pendopo Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Sabtu (14/1/2022).

Baca juga: BMKG Catat 33 Kali Gempa Susulan Setelah Gempa Banten

Suharyanto meminta pendataan dampak gempa bumi mulai dari kerusakan bangunan, jumlah warga terdampak, kebutuhan dasar warga terdampak dan hal lainnya diselesaikan dan dimutakhirkan dengan baik.

Sehingga, percepatan penanganan darurat dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran.

"Segera dari pemerintah daerah mohon terus melaksanakan pendataan lebih lanjut. Apakah dari ribuan rumah ini ada yang belum terlaporkan, kemudian adanya yang luka berat luka ringan ini masih ada atau tidak," ujarnya.

Suharyanto juga meminta pemerintah daerah untuk membentuk posko darurat bencana.

Melalui posko itu, kata dia, seluruh kegiatan terkait penanganan darurat dapat dilakukan dan dievaluasi setiap hari selama masa tanggap darurat.

Ia menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan darurat.

“Terutama segera dirikan posko. Nanti kami akan dampingi terus dari BNPB, posko saya minta setiap hari melaksanakan kegiatan evaluasi. Tujuan utamanya adalah keselamatan masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan, meski sebagian warga sudah kembali ke rumah, pemerintah daerah tetap harus memastikan kebutuhan dasar warga tersebut dapat terpenuhi.

Ia meminta agar seluruh pihak dan jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang menyisir kebutuhan warga lainnya hingga ke tingkat RT dan RW.

"Yakinkan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi, tolong dicek betul sampai ke RT-RW,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, gempa berkekuatan 6,6 magnitudo mengguncang wilayah Banten pada Jumat (14/1/2022) pukul 16.05 WIB.

Pusat gempa berada di 52 km barat daya Sumur, Banten, tepatnya 7,01 LS dan 105,26 BT, dengan kedalaman 10 km.

Adapun guncangan gempa dirasakan di berbagai daerah seperti Depok dan Jakarta Barat.

BMKG juga mencatat, terjadi 33 kali gempa susulan hingga Sabtu (15/1/2022) pukul 12.00 WIB pascagempa Banten magnitudo 6,6 pada Jumat (14/1/2022).

"Gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo terbesar 5,7 dan magitudo terkecil adalah 2,5," kata Koordinator Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu, dikutip dari Antara

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pandeglang wilayah terdampak gempa mencakup 113 Kelurahan dari 17 Kecamatan, menyebabkan lebih dari 700 rumah dan lebih dari 30 fasilitas umum rusak.

Baca juga: Kepala BNPB Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Banten

Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami karena magnitudonya yang masih di bawah ambang batas rata-rata gempa pembangkit tsunami yaitu 7,0 ditambah dengan kedalaman hiposenternya di 40 kilometer.

Data monitoring tidak menunjukkan adanya catatan perubahan muka laut pasca gempa. Ini yang menjadi pertimbangan bahwa gempa yang terjadi tidak memicu tsunami.

Jenis gempa berupa gempa dangkal akibat adanya deformasi atau patahan batuan di dalam Lempeng Indo-Australia yang tersubduksi/menunjam ke bawah Selat Sunda-Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com