Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Meningkatkan Kemakmuran secara Adil Hanya Bisa Dicapai dengan Manajemen Pemerintahan yang Baik

Kompas.com - 14/01/2022, 23:16 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyatakan, untuk bisa meningkatkan kemakmuran secara adil dan merata, diperlukan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi publik Dies Natalis ke-24 Universitas Paramadina, Jumat (14/1/2022) malam.

"Upaya-upaya mencapai keadilan itu harus diikuti dan dilakukan dengan manajemen pemerintahan yang baik, itu juga menjadi pendorong utama di bidang ekonomi. Hanya itu yang bisa meningkatkan kemakmuran yang adil," kata JK.

Baca juga: JK: Negara akan Jadi Otoriter Jika Tak Ada Kritik Akademisi

Ia mengatakan, meski berarti pemerintah bersama dengan berbagai pihak melakukan berbagai upaya untuk kepentingan masyarakat, namun pada kenyataannya diskriminasi tetap ada.

"Kita bisa lihat dalam kenyataannya kehidupan masyarakat kita ada yang baik, ada yang kurang baik, atau bahkan sangat kurang mampu," ujar JK.

Di sisi lain, ia juga menilai ketidakadilan juga menyebabkan berbagai konflik besar yang terjadi di Indonesia.

Baca juga: Saat JK Analogikan NU seperti McDonalds, Muhammadiyah Holding Company...

JK mengatakan, selama lebih dari 70 tahun Indonesia berdiri, ada sekitar 15 konflik besar yang memakan lebih dari 1000 korban.

Dan dari 15 konflik tersebut, 11 di antaranya terkait dengan ketidakadilan baik di bidang sosial, politik, dan ekonomi.

"Itu semua sebabkan konflik, karena itu tujuan kita bernegara sesuai dengan apa yang kita selalu yakini dan lakukan ialah keadilan bagi seluruh masyarakat," tandas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com