Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Potensi Aset Holding BUMN Pariwisata InJourney Rp 260 Triliun, Jokowi: Saya Catat

Kompas.com - 13/01/2022, 20:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembentukan holding BUMN pariwisata InJourney akan memunculkan potensi aset senilai Rp 260 triliun pada 2024.

Jokowi meminta agar kementerian terkait berhati-hati dalam pengelolaan potensi aset ini.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) di 2024 akan muncul aset, berapa? Rp 260-an triliun. Hati-hati saya catat," ujar Jokowi saat peresmian InJourney di Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (13/1/2022).

Presiden menuturkan, penataan BUMN pariwisata ini adalah keharusan.

Baca juga: Jokowi Luncurkan Holding BUMN Pariwisata InJourney

Karena selama dia melihat BUMN dengan anak yang banyak, dengan cucu-cucu yang banyak, bergerak di sektor pariwisata dan pendukungnya yang jumlahnya juga sangat banyak, bergerak dari hulu sampai hilir.

Bidang usahanya pun beragam mulai dari penerbangan, pelayanan bandara, hotel, atraksi, manajemen kawasan destinasi wisata, sampai ke retail.

"Tapi yang kita lihat yang lalu-lalu, BUMN-BUMN beserta anak dan cucunya ini berjalan sendiri-sendiri, tidak terkonsolidasi, sehingga menjadi lemah, lemah, lemah, lemah," ungkap Jokowi.

"Kalau ini nanti kita konsolidasikan dalam holding ini, akan menjadi sebuah kekuatan besar. Karena kecil, kecil, kecil tadi berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi, tidak terhubung satu sama yang lain, karena memang sudah memang jalan sendiri-sendiri," lanjutnya.

Baca juga: Tanpa Garuda dan ITDC, Ini Anggota Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung

Belum lagi, kata Jokowi, soal pengelolaan manajemen BUMN yang kalah jauh dengan perusahaan-perusahaan swasta.

Menurutnya sangat disayangkan aset-aset yang strategis dan premium tidak dikelola dengan manajemen yang baik.

"Sekali lagi, padahal asetnya bagus-bagus dengan lokasi-lokasi yang premium, yang strategis. Karena tidak terkonsolidasi, tidak efisien, tidak kompetitif, bukan menjadi sebuah kekuatan yang besar, tidak menjadi kekuatan yang besar," tutur Jokowi.

"Sebenarnya sudah bolak-balik ini saya sampaikan sejak tujuh tahun yang lalu. Sudah saya perintahkan konsolidasi, restrukturisasi. Karena kuncinya di situ. Dan Alhamdulillah hari ini, dengan membentuk holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, pengelolaan pariwisata kita akan InsyaAllah akan bisa dilakukan secara efisien, terintegrasi dari hulu sampai hilir," jelasnya.

Baca juga: Mengenal PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Induk Holding BUMN Pariwisata

Nantinya akan dilakukan penataan rute penerbangan, konten promosi, event, atraksi, kuliner, akomodasi sampai ke penjualan retail-retail suvenir dari para perajin-perajin yang sudah terseleksi dengan baik.

Jokowi pun mengingatkan, penyatuan ini harus membuat holding BUMN Pariwisata menjadi gesit dan lincah serta profesional.

"Karena kunci ini, membuat tata kelola menjadi lebih efisien dan lebih simpel dan sederhana. Dan jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru, atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com