Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Potensi Aset Holding BUMN Pariwisata InJourney Rp 260 Triliun, Jokowi: Saya Catat

Kompas.com - 13/01/2022, 20:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembentukan holding BUMN pariwisata InJourney akan memunculkan potensi aset senilai Rp 260 triliun pada 2024.

Jokowi meminta agar kementerian terkait berhati-hati dalam pengelolaan potensi aset ini.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) di 2024 akan muncul aset, berapa? Rp 260-an triliun. Hati-hati saya catat," ujar Jokowi saat peresmian InJourney di Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (13/1/2022).

Presiden menuturkan, penataan BUMN pariwisata ini adalah keharusan.

Baca juga: Jokowi Luncurkan Holding BUMN Pariwisata InJourney

Karena selama dia melihat BUMN dengan anak yang banyak, dengan cucu-cucu yang banyak, bergerak di sektor pariwisata dan pendukungnya yang jumlahnya juga sangat banyak, bergerak dari hulu sampai hilir.

Bidang usahanya pun beragam mulai dari penerbangan, pelayanan bandara, hotel, atraksi, manajemen kawasan destinasi wisata, sampai ke retail.

"Tapi yang kita lihat yang lalu-lalu, BUMN-BUMN beserta anak dan cucunya ini berjalan sendiri-sendiri, tidak terkonsolidasi, sehingga menjadi lemah, lemah, lemah, lemah," ungkap Jokowi.

"Kalau ini nanti kita konsolidasikan dalam holding ini, akan menjadi sebuah kekuatan besar. Karena kecil, kecil, kecil tadi berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi, tidak terhubung satu sama yang lain, karena memang sudah memang jalan sendiri-sendiri," lanjutnya.

Baca juga: Tanpa Garuda dan ITDC, Ini Anggota Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung

Belum lagi, kata Jokowi, soal pengelolaan manajemen BUMN yang kalah jauh dengan perusahaan-perusahaan swasta.

Menurutnya sangat disayangkan aset-aset yang strategis dan premium tidak dikelola dengan manajemen yang baik.

"Sekali lagi, padahal asetnya bagus-bagus dengan lokasi-lokasi yang premium, yang strategis. Karena tidak terkonsolidasi, tidak efisien, tidak kompetitif, bukan menjadi sebuah kekuatan yang besar, tidak menjadi kekuatan yang besar," tutur Jokowi.

"Sebenarnya sudah bolak-balik ini saya sampaikan sejak tujuh tahun yang lalu. Sudah saya perintahkan konsolidasi, restrukturisasi. Karena kuncinya di situ. Dan Alhamdulillah hari ini, dengan membentuk holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, pengelolaan pariwisata kita akan InsyaAllah akan bisa dilakukan secara efisien, terintegrasi dari hulu sampai hilir," jelasnya.

Baca juga: Mengenal PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Induk Holding BUMN Pariwisata

Nantinya akan dilakukan penataan rute penerbangan, konten promosi, event, atraksi, kuliner, akomodasi sampai ke penjualan retail-retail suvenir dari para perajin-perajin yang sudah terseleksi dengan baik.

Jokowi pun mengingatkan, penyatuan ini harus membuat holding BUMN Pariwisata menjadi gesit dan lincah serta profesional.

"Karena kunci ini, membuat tata kelola menjadi lebih efisien dan lebih simpel dan sederhana. Dan jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru, atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com