Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silang Pendapat Pimpinan-Anggota Komisi III Usai Komnas Perempuan Diusir dari Ruang Rapat

Kompas.com - 13/01/2022, 18:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh pengusiran Komnas Perempuan dari ruang rapat Komisi III DPR pada pagi tadi ditanggapi berbeda oleh anggota komisi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari sempat meminta pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa agar Komnas Perempuan kembali diperbolehkan masuk ruang rapat.

Hal tersebut diminta Taufik karena menilai, agenda rapat kali ini juga membahas soal anggaran Komnas Perempuan.

"Mungkin pimpinan berkenan juga saat ini bisa mengizinkan kembali Komnas Perempuan untuk hadir dalam kesempatan hari ini, pimpinan," kata pria yang akrab disapa Tobas itu dalam rapat, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Saat Pimpinan Komisi III Usir Komnas Perempuan yang Datang Rapat Terlambat...

Sebelumnya, Desmond meminta agar jajaran Komnas Perempuan keluar dari ruang rapat lantaran datang terlambat. Hal ini terjadi di tengah-tengah Desmond menanggapi paparan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Menanggapi Tobas, Desmond mengatakan bahwa Komnas Perempuan sejatinya tidak disebut dalam undangan rapat. Hanya saja, Komnas Perempuan merupakan satu badan dengan Komnas HAM sehingga perlu hadir pula.

Namun, kenyataannya adalah Komnas Perempuan datang terlambat. Desmond menyayangkan hal itu terjadi.

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual

"Sebenarnya, Pak Taufik. Komnas Perempuan itu dalam agenda kita, yang kita undang, tidak ada. Cuma, satu badan sama Komnas HAM. Rapat kita jam 10, mereka datang hampir jam 11," sesal politikus Gerindra itu.

Menurutnya, apabila ia membiarkan Komnas Perempuan yang datang terlambat dalam rapat, justru akan menjadi preseden buruk.

Padahal, lanjut dia, Komisi III ingin membuat suasana, harapan dan pemikiran-pemikiran baru agar tercipta iklim bermitra yang baik.

"Jadi bukan saya, bukan apa-apa, ini mendisiplinkan saja," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com