Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silang Pendapat Pimpinan-Anggota Komisi III Usai Komnas Perempuan Diusir dari Ruang Rapat

Kompas.com - 13/01/2022, 18:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh pengusiran Komnas Perempuan dari ruang rapat Komisi III DPR pada pagi tadi ditanggapi berbeda oleh anggota komisi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari sempat meminta pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa agar Komnas Perempuan kembali diperbolehkan masuk ruang rapat.

Hal tersebut diminta Taufik karena menilai, agenda rapat kali ini juga membahas soal anggaran Komnas Perempuan.

"Mungkin pimpinan berkenan juga saat ini bisa mengizinkan kembali Komnas Perempuan untuk hadir dalam kesempatan hari ini, pimpinan," kata pria yang akrab disapa Tobas itu dalam rapat, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Saat Pimpinan Komisi III Usir Komnas Perempuan yang Datang Rapat Terlambat...

Sebelumnya, Desmond meminta agar jajaran Komnas Perempuan keluar dari ruang rapat lantaran datang terlambat. Hal ini terjadi di tengah-tengah Desmond menanggapi paparan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Menanggapi Tobas, Desmond mengatakan bahwa Komnas Perempuan sejatinya tidak disebut dalam undangan rapat. Hanya saja, Komnas Perempuan merupakan satu badan dengan Komnas HAM sehingga perlu hadir pula.

Namun, kenyataannya adalah Komnas Perempuan datang terlambat. Desmond menyayangkan hal itu terjadi.

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual

"Sebenarnya, Pak Taufik. Komnas Perempuan itu dalam agenda kita, yang kita undang, tidak ada. Cuma, satu badan sama Komnas HAM. Rapat kita jam 10, mereka datang hampir jam 11," sesal politikus Gerindra itu.

Menurutnya, apabila ia membiarkan Komnas Perempuan yang datang terlambat dalam rapat, justru akan menjadi preseden buruk.

Padahal, lanjut dia, Komisi III ingin membuat suasana, harapan dan pemikiran-pemikiran baru agar tercipta iklim bermitra yang baik.

"Jadi bukan saya, bukan apa-apa, ini mendisiplinkan saja," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com