Kemenag Tak Terapkan Social Distancing pada Penerbangan Haji

Kompas.com - 13/01/2022, 15:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menyampaikan, Kementerian Agama mengambil kebijakan untuk tidak menerapkan jaga jarak atau social distancing dalam penerbanan haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi.

"Dalam kaitan ini kami mengambil kebijakan bahwa dalam penerbangan haji tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi tidak diterapkan social distancing, namun dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat," kata Zainut dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (13/1/2022).

Zainut menyampaikan, kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa pada pelaksanaan ibadah umroh penerbangan juga tidak menerapkan social distancing.

Baca juga: Kemenag Harap 419 Jemaah Umrah Disiplin di Saudi agar Indonesia Dapat Kuota Haji Maksimal

Selain itu, seluruh jemaah haji juga sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19; melakukan swab sebelum berangkat, pulang, dan setibanya di Tanah Air; serta melaksanakan karantina sebelum pemberangkatan dan setelah kepulangan.

"Serta dalam rangka efisiensi biaya penyelenggara haji mengingat besarnya biaya yang harus ditanggung jemaah haji jika kebijakan social distancing diterapkan," ujar Zainut.

Zainut menjelaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara penerbangan haji yakni Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Flynas.

Koordinasi tersebut menghasilkan keputusan bahwa kebijakan ada tidaknya social distancing dalam penerbangan haji sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah.

Baca juga: Kondisi Pandemi, Saldo Dana Haji Kelolaan BPKH 2021 Naik Jadi Rp 158 Triliun

Kendati demikian, Zainut menyatakan, hingga kini pemerintah belum mendapat kepasitan soal ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 yang menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.

Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Penyeluhan Arab Saudi pada 20 November 2021, Gubernur Mekkah sekaligus Ketua Komite Pusat Haji Arab Saudi pada 21 November 2021, dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada 22 November 2021.

"Hasil dari koordinasi tersebut diperoleh informasi bahwa sampai dengan saat ini kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M belum dapat diperoleh," kata Zainut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.