Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas AHY Masih Rendah, Demokrat Sebut Belum Pikirkan Pencapresan

Kompas.com - 13/01/2022, 11:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengeklaim, partainya belum memikirkan pencalonan presiden untuk pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Herzaky merespons elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang masih rendah dibandingkan sejumlah tokoh lain.

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai capres-cawapres di internal kami karena Mas AHY sendiri menegaskan bahwa saat ini kita fokus bantu rakyat karena Covid dan ekonomi," kata Herzaky dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (12/1/2022) malam.

Herzaky melanjutkan, isu pencapresan juga erat kaitannya dengan masalah momentum.

Baca juga: Kisruh Bakar Atribut di DPD Demokrat NTT, Leonardus Lelo: Jangan Bawa-bawa AHY!

Ia mencontohkan, pada 2011 nama Joko Widodo tidak diperhitungkan untuk menjadi presiden karena saat itu masih menjabat sebagai wali kota Solo.

Oleh karena itu, menurut Herzaky, dalam jangka waktu dua tahun menuju 2024 akan ada banyak kejutan yang bisa mempengaruhi peta politik ke depan.

"Termasuk juga bisa jadi yang sebelumnya elektabilitas tinggi tapi ketika tidak lagi, katakanlah, memegang jabatan publik, bisa drop," ujar Herzaky.

Selain soal momentum, Herzaky juga mengakui bahwa tiket untuk maju sebagai calon presiden terbatas karena adanya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Ia pun menilai ketentuan tersebut tidak relevan karena perolehan suara yang dihitung untuk ambang batas pencalonan adalah perolehan suara partai politik pada 2019 lalu.

"Ada perubahan konstelasi dibandingkan 2019 dengan kondisi saat ini, dan ini bisa terus terjadi perubahan di 2024 karena lagi-lagi politik sangat dinamis. Nah itulah kami mendukung teman-teman yang terus berjuang agar ambang batas presiden itu diturunkan," kata dia.

Kendati demikian, Herzaky menilai AHY merupakan salah satu sosok yang dapat menjadi pilihan pada 2024 mendatang.

Pasalnya, menurut Herzaky, banyak survei yang menunjukkan bahwa publik menginginkan presiden pengganti Jokowi adalah sosok yang bersih, religius, dan cerdas.

Baca juga: Konflik Partai Demokrat, Sejumlah Kader Protes AHY hingga Bakar Atribut di NTT

"Nah Mas AHY masuk, tapi kita fokuskan dulu konsolidasi kami di internal dan kami juga akan bantu mengatasi pandemi Covid, 2024 kita tunggu nanti," ujar Herzaky.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 8-16 Desember 2021, AHY tercatat memiliki elektabilitas sebesar 3,7 persen dalam simulasi semi terbuka dengan 43 nama calon presiden.

Elektabilitas AHY itu berada di peringkat empat tetapi masih tertinggal dari tokoh lainnya seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (19,7 persen), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (19,2 persen), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (13,4 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com