Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Dinilai Tak Akan Gegabah Tentukan Capres Pilihannya untuk Pilpres 2024

Kompas.com - 13/01/2022, 09:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, Presiden Joko Widodo tidak akan terburu-buru dalam menentukan sosok yang akan ia pilih sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Menurut Burhanuddin, Jokowi masih membuka pintu bagi seluruh sosok yang akan maju menjadi capres karena situasi perpolitikan menjelang 2024 masih sangat cair.

"Saya kira Presiden Jokowi tidak akan gegabah untuk menentukan capres pilihannya. Terlalu dini karena bagaimanapun situasi masih sangat cair dan saya kira he's not closing the doors for anyone," kata Burhanuddin dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (12/1/2022) malam.

Lebih lanjut, Burhanuddin menilai, ada tiga faktor yang membuat Jokowi dapat menjadi sosok penentu atau king-maker pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Jadi King Maker Paling Kuat di Pilpres 2024

Faktor pertama adalah tingkat penerimaan publik atau approval rating terhadap Jokowi yang tinggi.

"Sekarang 71,4 persen, kalau kita lihat data dari Political Intelligence Global Leaders Approval Rating yang baru dirilis Januari 2022, itu Presiden Jokowi approval rating-nya nomor dua di bawah Modi (PM India, Narendra Modi) di antara 13 negara demokrasi dunia," ujar Burhanuddin.

Faktor kedua, lanjut Burhanuddin, tergantung dari jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkorelasi pada judicial review atas ambang batas pencalonan presiden di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau misalnya presidential threshold itu bisa diturunkan, artinya gugatan terkait itu disetujui oleh MK, itu akan membuka kotak pandora. Jadi kemungkinan Presiden Jokowi untuk menjaga agar calon tidak lebih dari 3 itu menjadi sulit dan karenanya posisi beliau sebagai king maker jadi berkurang," kata Burhanuddin.

Sementara, faktor ketiga tergantung pada ada tidaknya sosok yang elektabilitasnya mendominasi bursa calon presiden.

Baca juga: Siapa Capres Pilihan Jokowi?

Burhanuddin berpandangan, meski posisi tiga besar elektabilitas capres selalu diisi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sejauh ini belum ada tokoh yang elektabilitasnya dominan.

Ia mencontohkan, elektabilitas Prabowo saat ini turun dibandingkan perolehan suaranya pada Pilpres 2019 lalu. Sementara, elektabilitas Ganjar memang meningkat tetapi popularitasnya cenderung stagnan, sedangkan elektabilitas Anies juga tidak lebih dari 20 persen.

"Artinya top three ini juga tidak begitu dominan seperti yang kita saksikan di tahun 2014 ketika Pak Jokowi pertama kali muncul atau Pak SBY ketika tahun 2004," kata Burhanuddin.

Oleh karena itu, Burhanuddin menegaskan, Jokowi akan menjadi king maker apabila approval rating tinggi, presidential threshold tetap 20 persen, dan tidak ada capres yang dominan hingga menit-menit akhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com