Presiden Jokowi Dinilai Tak Akan Gegabah Tentukan Capres Pilihannya untuk Pilpres 2024

Kompas.com - 13/01/2022, 09:45 WIB
Suasana kunjungan Presiden Joko Widodo di Pasar Umum Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (5/1/2022) pagi. Dalam kunjungan kerja di pasar rakyat yang berlokasi di pusat kota tersebut, Jokowi membagikan sebanyak 500 paket sembako dan 125 amplop masing-masing berisi uang tunai Rp 1,2 juta kepada pedagang. KOMPAS.com/PUTHUT DWI PUTRANTOSuasana kunjungan Presiden Joko Widodo di Pasar Umum Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (5/1/2022) pagi. Dalam kunjungan kerja di pasar rakyat yang berlokasi di pusat kota tersebut, Jokowi membagikan sebanyak 500 paket sembako dan 125 amplop masing-masing berisi uang tunai Rp 1,2 juta kepada pedagang.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, Presiden Joko Widodo tidak akan terburu-buru dalam menentukan sosok yang akan ia pilih sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Menurut Burhanuddin, Jokowi masih membuka pintu bagi seluruh sosok yang akan maju menjadi capres karena situasi perpolitikan menjelang 2024 masih sangat cair.

"Saya kira Presiden Jokowi tidak akan gegabah untuk menentukan capres pilihannya. Terlalu dini karena bagaimanapun situasi masih sangat cair dan saya kira he's not closing the doors for anyone," kata Burhanuddin dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (12/1/2022) malam.

Lebih lanjut, Burhanuddin menilai, ada tiga faktor yang membuat Jokowi dapat menjadi sosok penentu atau king-maker pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Jadi King Maker Paling Kuat di Pilpres 2024

Faktor pertama adalah tingkat penerimaan publik atau approval rating terhadap Jokowi yang tinggi.

"Sekarang 71,4 persen, kalau kita lihat data dari Political Intelligence Global Leaders Approval Rating yang baru dirilis Januari 2022, itu Presiden Jokowi approval rating-nya nomor dua di bawah Modi (PM India, Narendra Modi) di antara 13 negara demokrasi dunia," ujar Burhanuddin.

Faktor kedua, lanjut Burhanuddin, tergantung dari jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkorelasi pada judicial review atas ambang batas pencalonan presiden di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau misalnya presidential threshold itu bisa diturunkan, artinya gugatan terkait itu disetujui oleh MK, itu akan membuka kotak pandora. Jadi kemungkinan Presiden Jokowi untuk menjaga agar calon tidak lebih dari 3 itu menjadi sulit dan karenanya posisi beliau sebagai king maker jadi berkurang," kata Burhanuddin.

Sementara, faktor ketiga tergantung pada ada tidaknya sosok yang elektabilitasnya mendominasi bursa calon presiden.

Baca juga: Siapa Capres Pilihan Jokowi?

Burhanuddin berpandangan, meski posisi tiga besar elektabilitas capres selalu diisi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sejauh ini belum ada tokoh yang elektabilitasnya dominan.

Ia mencontohkan, elektabilitas Prabowo saat ini turun dibandingkan perolehan suaranya pada Pilpres 2019 lalu. Sementara, elektabilitas Ganjar memang meningkat tetapi popularitasnya cenderung stagnan, sedangkan elektabilitas Anies juga tidak lebih dari 20 persen.

"Artinya top three ini juga tidak begitu dominan seperti yang kita saksikan di tahun 2014 ketika Pak Jokowi pertama kali muncul atau Pak SBY ketika tahun 2004," kata Burhanuddin.

Oleh karena itu, Burhanuddin menegaskan, Jokowi akan menjadi king maker apabila approval rating tinggi, presidential threshold tetap 20 persen, dan tidak ada capres yang dominan hingga menit-menit akhir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.