Kompas.com - 13/01/2022, 08:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan publik agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan menjadi undang-undang menemui titik terang setelah DPR berkomitmen menetapkan RUU itu sebagai RUU usul inisiatif DPR pada Selasa (18/1/2022) pekan depan.

Janji tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan ke-3 DPR tahun 2021-2022, Selasa (11/1/2022) lalu.

"Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada di DPR. Sehingga, insya Allah, minggu depan hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, RUU TPKS akan dapat disahkan sebagai RUU inisiatif DPR," kata Puan dalam rapat itu.

Baca juga: Pembahasan Bakal Dipercepat, Berikut Pasal-pasal Substansial yang Hendak Diatur Dalam Draf RUU TPKS

Pada Rabu (12/1/2022), Puan pun menggelar dialog dengan sejumlah aktivis perempuan guna untuk mendengar aspirasi mengenai RUU TPKS.

Menurut Puan, RUU TPKS mesti segera disahkan agar dapat menjadi payung hukum yang melindungi seluruh masyarakat dari kekerasan seksual.

Puan mengatakan, berbagai peristiwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir merupakan bukti bahwa RUU TPKS mendesak disahkan.

Baca juga: Gugus Tugas Sudah 5 Kali Bahas RUU TPKS dengan DPR, Wamenkumham: Tinggal Masalah Prosedural

"Saya sudah melihat dari tahun 2016 (RUU) ini maju mundur-maju mundur sampai akhirnya kejadian-kejadian akhir-akhir ini kemudian membukakan mata kita semua di seluruh Indonesia ini," kata Puan.

"Bahwa ya sudah harus ada satu payung hukum yang kemudian bisa menjaga dan mengayomi serta membuat rasa aman bagi kita, bukan hanya perempuan, tapi juga bangsa Indonesia, artinya negara hadir," ujar Puan melanjutkan.

Namun, Puan mengingatkan bahwa perjalanan menuju pengesahan RUU TPKS juga masih panjang, karena setelah ditetapkan sebagai inisiatif DPR, RUU TPKS masih harus dibahas oleh DPR bersama pemerintah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Poligami di Indonesia

Hukum Poligami di Indonesia

Nasional
Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.