Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gus Halim Sebut Jumlah Desa Mandiri dan Maju Meningkat pada 2021

Kompas.com - 12/01/2022, 20:14 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, jumlah desa mandiri mengalami peningkatan sebanyak 1.528 desa pada 2021.

“Sementara itu, jumlah desa maju (meningkat) sebanyak 3.409 desa, sedangkan jumlah desa berkembang mengalami penurunan sebanyak 1.946 desa,” ujar pria yang akrab Gus Halim seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (12/1/2022).

Adapun untuk desa tertinggal, lanjut dia, mengalami penurunan sebanyak 3.299 desa. Penurunan jumlah desa tertinggal dan berkembang ini terjadi karena adanya peningkatan status desa maju dan desa mandiri.

Gus Halim mengatakan itu berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan perangkat untuk mengukur percepatan pembangunan desa.

Baca juga: Percepat Pembentukan Desa Mandiri, Gus Halim Tingkatkan Profesionalisme Tenaga Pendamping

Pernyataan tersebut Gus Halim sampaikan saat meninjau persiapan peringatan sewindu Undang-undang (UU) Desa, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan, pada pemutakhiran IDM 2021 terdapat empat desa yang tidak memenuhi kriteria pembentukan desa.

“Kriteria tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi unsur pemerintahan, wilayah, dan penduduk,” ucap Gus Halim.

Keempat desa itu, sebut dia, di antaranya Desa Butu Jaya di Kabupaten Barat, Provinsi Aceh, Desa Renokenongo dan Desa Kedungbendo di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (Jatim) serta Desa Wonorejo di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Baca juga: Ramai Soal Desa Fiktif, Ini Mekanisme Pembentukan Desa Baru

Menurut Gus Halim, keberhasilan dan kelancaran pemutakhiran IDM pada 2021 merupakan hasil kolaborasi bersama.

Kolaborasi tersebut, di antaranya dari tenaga pendamping profesional dan pemerintah dari level desa, kabupaten dan kota, provinsi sampai pusat serta masyarakat.

“Termasuk dari pihak swasta, akademisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan kejaksaan yang bergerak sesuai kewenangan dan tupoksi masing-masing,” ujar Gus Halim.

Baca juga: Mendes PDTT Ingatkan Perencanaan Pembangunan Desa Tak Keluar dari Budaya Masyarakat

Selain kolaborasi bersama, Gus Halim menyebut keberadaan UU Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan dampak luar biasa bagi percepatan pembangunan desa.

Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa mandiri dan berkurangnya jumlah desa tertinggal serta sangat tertinggal.

“Berdasarkan IDM 2021, jumlah desa mandiri mencapai 3.269 desa atau meningkat 4 persen dari 2020 yang hanya 1.741 desa mandiri dan meningkat sebesar 2.49 dari 74.961 desa di seluruh Indonesia. Kami tentu bersyukur dan bangga dengan raihan prestasi ini,” ucap Gus Halim.

Perlu ketepatan intervensi

Pada kesempatan tersebut, Gus Halim menjelaskan, untuk menuju desa maju maupun mandiri diperlukan ketepatan intervensi dalam kebijakan sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com