Ketua DPR Ingin RUU TPKS Dibahas secara Cermat, Jangan Sampai Dianggap Cacat Hukum

Kompas.com - 12/01/2022, 19:19 WIB
Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/1/2022). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan, DPR akan berhati-hati dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Puan tidak ingin, RUU itu setelah jadi UU justru dinilai cacat hukum dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) karena proses pembahasannya tidak mengikuti mekanisme yang ada.

"Jangan karena ada suatu proses yang kita lewati kemudian ini akhirnya balik lagi ke nol, di-judicial review. Tadi ibu profesor mengatakan seperti itu, di-judicial review kemudian ulang lagi. Kita harus ulang lagi karena cacat hukum," kata Puan dalam acara dialog dengan aktivis perempuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPR: Harus Ada Payung Hukum untuk Membuat Rasa Aman

Politikus PDI-P itu mengaku, dia mengetahui ada sejumlah pihak yang mengkritik DPR karena tidak segera mengesahkan RUU TPKS. Namun, Puan menegaskan, sebuah UU harus dibuat sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak bisa diterobos begitu saja.

"Karena kalau kita terobos-terobos tidak sesuai dengan mekanismenya, akhirnya semangat, energi kita yang nantinya akan terkuras, itu kemudian engggak akan menghasilkan suatu undang-undang yang tidak cacat hukum," ujar Puan.

Puan menambahkan, pembahasan RUU TPKS juga harus dilakukan secara cermat karena RUU ini beririsan dengan sejumlah bidang antara lain bidang hukum, budaya, maupun adat istiadat.

Indonesia juga merupakan bangsa yang terdiri dari beragam agama. Begitu pula di DPR di mana sembilan fraksi yang ada juga memiliki pandangan berbeda.

Ia menekankan, pembahasan RUU TPKS tidak boleh dilakukan secara emosional dan mesti dihadapi dengan semangat meski ada banyak lika-likunya.

"Lebih baik selesainya hati-hati daripada kita terburu-buru tapi selesainya celaka, karena banyak juga hal yang dilakukan emosional ke depannya, bola liarnya ke kita juga," kata Puan.

Sebelumnya, Puan memastikan bahwa RUU TPKS akan ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR pada Selasa (18/1/2022) pekan depan.

Baca juga: DIM RUU TPKS Disusun, Moeldoko: Tinggal Tunggu Pengesahan RUU Ini Inisiatif DPR

"Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada di DPR. Sehingga, insya Allah, minggu depan hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, RUU TPKS akan dapat disahkan sebagai RUU inisiatif DPR," kata Puan rapat paripurna DPR, Selasa kemarin.

Ia menjelaskan, setelah dijadikan sebagai RUU inisiatif DPR, RUU TPKS akan segera dibahas DPR dan pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.