Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPR: Harus Ada Payung Hukum untuk Membuat Rasa Aman

Kompas.com - 12/01/2022, 17:52 WIB
Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/1/2022). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/1/2022).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk segera disahkan agar bisa menjadi payung hukum yang melindungi seluruh masyarakat dari kekerasan seksual.

Puan mengatakan, berbagai peristiwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir merupakan bukti bahwa RUU TPKS mendesak disahkan.

"Saya sudah melihat dari tahun 2016 (RUU) ini maju mundur-maju mundur sampai akhirnya kejadian-kejadian akhir-akhir ini kemudian membukakan mata kita semua di seluruh Indonesia ini," kata Puan dalam acara dialog dengan aktivis perempuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

"Bahwa ya sudah harus ada satu payung hukum yang kemudian bisa menjaga dan mengayomi serta membuat rasa aman bagi kita, bukan hanya perempuan, tapi juga bangsa Indonesia, artinya negara hadir," ujar Puan melanjutkan.

Baca juga: RUU TPKS Segera jadi Usul Inisiatif DPR, PSI: Ini Kehendak Sejarah

Puan berharap, setelah disahkan jadi undang-undang, RUU TPKS dapat memberi rasa aman bagi semua orang sehingga dapat beraktivitas dengan nyaman.

"Ini harusnya adalah suatu undang-undang yang memang membuat kita semua itu bekerja dengan nyaman, membuat kita itu merasa terlindungi, bisa melindungi anak kita, bisa melindungi cicit kita," ujar dia.

Politikus PDI-P itu pun menegaskan bahwa DPR akan menetapkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR melalui rapat paripurna DPR pada Selasa (18/1/2022) pekan depan.

Namun, ia mengingatkan, perjalanan RUU TPKS untuk disahkan masih panjang karena mesti melalui proses pembahasan antara DPR dan pemerintah.

Untuk itu, Puan menjamin DPR akan mempertimbangkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para aktivis dalam proses pembahasan mendatang.

"Dengan adanya hal tersebut, saya menyampaikan bahwa DPR RI bersama pemeritnah nantinya setelah surpres keluar dari pemerintah akan segera melakukan pembahasan ini dengan sebaik-baiknya, secara hati-hati," kata Puan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.