Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Omicron, Epidemiolog Ingatkan Karantina Jemaah Umrah dari Saudi Harus Ketat

Kompas.com - 12/01/2022, 11:37 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, pemerintah harus dapat memastikan masa karantina jemaah umrah yang kembali dari Arab Saudi dilakukan secara ketat jika pemberangkatan umrah bakal tetap dilanjutkan.

Hal ini menyusul temuan pemerintah bahwa kasus Covid-19 dengan varian Omicron di Indonesia paling banyak berasal dari pelaku perjalanan dari Arab Saudi.

"Karantina harus 14 hari. Tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau umrah 10 hari, menjadi 24 hari dengan karantina. Belum lagi karantina di Saudi. Karantinanya harus diperketat," kata Miko saat dihubungi, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Luhut Yakin Peningkatan Omicron di Indonesia Tak Akan Setinggi Negara Lain

Selain itu, menurut Miko, pemerintah bisa mengurangi jumlah jemaah umrah yang diberangkatkan ke Arab Saudi untuk mencegah penularan kasus Covid-19 varian Omicron.

Ia pun berpendapat, jika syarat yang ditetapkan pemerintah ketat, jemaah umrah yang mau berangkat otomatis berkurang dengan sendirinya.

"Pasti calon jemaah akan sedikit," ucapnya.

Bertalian dengan itu, Miko meminta pemerintah meningkatkan upaya surveilans dalam mengahadapi gelombang varian Omicron.

Penerapan protokol kesehatan harus dipantau dengan serius. Begitu pula dengan pelacakan dan pengetesan.

"Harusnya upaya penanggulangannya harus ditingkatkan. Protokol kesehatan harus dipantau, pemantauannya pun serius. Kemudian, surveilans diperbaiki, pelacakan kontak diperbaiki," ujar dia.

Hingga Senin (10/1/2022), pemerintah mengonfirmasi ada 414 kasus Covid-19 dengan varian Omicron di Indonesia.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kasus penularan varian Omicron itu mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, terutama dari Arab Saudi.

"Negara-negara yang paling tinggi sekarang bergeser, pertama adalah Arab Saudi, kedua Turki, ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Uni Emirat Arab," kata Budi.

Kementerian Agama pun segera melaksanakan evaluasi kegiatan pemberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi.

Baca juga: Kasus Omicron Banyak dari Saudi, Pemerintah Segera Evaluasi Pemberangkatan Umrah

Pemerintah memberangkatkan jemaah umrah perdana sejak pandemi Covid-19 pada 8 Januari 2022. Hari itu, ada 419 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci.

Selain itu, pada 10 Januari pemerintah memberangkatkan 24 jemaah. Kemudian, pada 11 Januari pemerintah memberangkatkan 433 jemah.

"Segera akan ada evaluasi (pemberangkatan umrah)," kata Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Kementerian Agama, M Noer Alya Fitra, Selasa (11/1/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com