Pencabutan Larangan Ekspor Batu Bara dan Kewibawaan Negara yang Dipertaruhkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mencabut kebijakan larangan ekspor batu bara per Senin (10/1/2022).

Dengan demikian, per hari ini Rabu (12/1/2022), kegiatan ekspor batu bara sudah mulai bisa dilakukan secara bertahap.

Keputusan pemerintah mencabut larangan ekspor batu bara itu pun menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak.

Pasalnya, kebijakan larangan batu bara diambil lantaran ada kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit yang memasok listrik ke PLN.

Hal itu mengancam ketersediaan listrik bagi 10 juta pelanggan perusahaan listrik pelat merah itu, mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin, pada 1 Januari 2022 menjelaskan, jika larangan ekspor batu bara tidak dilakukan, hampir 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam.

“Ini berpotensi menggangu kestabilan perekonomian nasional. Saat pasokan batu bara untuk pembangkit sudah terpenuhi, maka akan kembali normal, bisa ekspor. Kita akan evaluasi setelah tanggal 5 Januari 2022," ujar dia.

Tentu saja hal ini menjadi ironi lantaran Indonesia merupakan salah satu negara produsen batu bara terbesar di Indonesia.

Larangan ekspor itu pun seharusnya berlaku selama sebulan, yakni mulai 1-31 Januari 2022.

Namun, kebijakan larangan ekspor dicabut tak sampai dua minggu setelah diberlakukan.

Larangan ekspor juga dicabut setelah negara-negara importir batu negara Indonesia, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Filipina memprotes kebijakan tersebut.

Pemerintah tak konsisten

Pemerintah dinilai tak konsisten terkait kebijakan larangan ekspor batu bara. Pasalnya, larangan ekspor tersebut dicabut lagi tak sampai dua pekan setelah diberlakukan.

Dalam keputusan awal, larangan itu akan berlaku satu bulan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, kecenderungan pemerintah yang kerap kali mencabut sebuah kebijakan dalam periode waktu yang singkat bisa berimbas pada efektivitas kebijakan.

"Kami berharap ke depannya Kementerian ESDM juga mementingkan aspek konsistensi, jangan sampai nanti efektivitas dari kebijakan pemerintah itu menjadi rendah karena diputuskan di satu saat, tidak lama kemudian direvisi," kata dia, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Pemerintah Dinilai Tak Konsisten soal Larangan Ekspor Batu Bara

"Kita telah melihat hal ini dalam pengelolaan Covid-19 di awal. Jangan sampai masalah efektivitas kebijakan ini kemudian juga merambah sektor minerba (mineral dan batu bara), terkait suplai batu bara dalam negeri," ujar Eddy.