Tegaskan Tak Tunda Pilpres 2024, Saan Mustopa Minta Pejabat Tak Bikin Gaduh

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa memastikan bahwa pihaknya tidak memiliki wacana untuk menunda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dirinya menegaskan bahwa Komisi II DPR hingga kini masih bersikap pada ketetapan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Pemilu diselenggarakan pada 2024.

"Komisi II sampai hari ini firm bahwa Pemilu itu 2024," kata Saan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Politikus Partai Nasdem itu menyatakan hal tersebut ketika ditanya tanggapan mengenai pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait penundaan Pilpres 2024.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Menteri Bahlil soal Penundaan Pemilu Bukan Sikap Pemerintah

Menilai usulan menunda Pilpres tak bakal diwujudkan, Saan meminta Bahlil fokus saja pada persoalan investasi di Indonesia.

"Lebih baik Pak Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Saan.

Menurutnya, hal tersebut justru sedikit akan membantu terkait dengan pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Dirinya berharap, semua pihak fokus menangani pandemi dan pemulihan ekonomi.

Untuk itu, dia menilai para pejabat pemerintah justru hendaknya tidak membuat gaduh proses penanganan pandemi dengan berhenti menyatakan hal-hal menimbulkan polemik.

"Para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh, gitu saja. Jadi konsentrasi saja di tugasnya masing-masing," pungkas Saan.

Baca juga: Tak Sepakat Wacana Pilpres Diundur 2027, Airlangga: Lihat Undang-undangnya

Sebelumnya, dikutip Kompas.tv, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

Pertimbangan tersebut karena pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.