Kompas.com - 11/01/2022, 22:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa memastikan bahwa pihaknya tidak memiliki wacana untuk menunda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dirinya menegaskan bahwa Komisi II DPR hingga kini masih bersikap pada ketetapan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Pemilu diselenggarakan pada 2024.

"Komisi II sampai hari ini firm bahwa Pemilu itu 2024," kata Saan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Politikus Partai Nasdem itu menyatakan hal tersebut ketika ditanya tanggapan mengenai pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait penundaan Pilpres 2024.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Menteri Bahlil soal Penundaan Pemilu Bukan Sikap Pemerintah

Menilai usulan menunda Pilpres tak bakal diwujudkan, Saan meminta Bahlil fokus saja pada persoalan investasi di Indonesia.

"Lebih baik Pak Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Saan.

Menurutnya, hal tersebut justru sedikit akan membantu terkait dengan pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Dirinya berharap, semua pihak fokus menangani pandemi dan pemulihan ekonomi.

Untuk itu, dia menilai para pejabat pemerintah justru hendaknya tidak membuat gaduh proses penanganan pandemi dengan berhenti menyatakan hal-hal menimbulkan polemik.

"Para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh, gitu saja. Jadi konsentrasi saja di tugasnya masing-masing," pungkas Saan.

Baca juga: Tak Sepakat Wacana Pilpres Diundur 2027, Airlangga: Lihat Undang-undangnya

Sebelumnya, dikutip Kompas.tv, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

Pertimbangan tersebut karena pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Prosedur Pembayaran untuk Pembelian LNG di Pertamina

KPK Dalami Prosedur Pembayaran untuk Pembelian LNG di Pertamina

Nasional
Anies Bakal Sambangi Kantor Demokrat untuk Bertemu AHY

Anies Bakal Sambangi Kantor Demokrat untuk Bertemu AHY

Nasional
Demi Kemaslahatan, Wapres Ingatkan Usia Menikah Minimal 19 Tahun

Demi Kemaslahatan, Wapres Ingatkan Usia Menikah Minimal 19 Tahun

Nasional
Momen KSAD Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan

Momen KSAD Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Kapan Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Digelar? Ini Kata Polri

Kapan Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Digelar? Ini Kata Polri

Nasional
Ratusan Ribu Vitamin Palsu Beredar di E-commerce, Ini Panduan Membeli yang Terdaftar di BPOM

Ratusan Ribu Vitamin Palsu Beredar di E-commerce, Ini Panduan Membeli yang Terdaftar di BPOM

Nasional
Gembira Didukung Akbar Tandjung, Nasdem Klaim Anies Diterima Berbagai Kalangan

Gembira Didukung Akbar Tandjung, Nasdem Klaim Anies Diterima Berbagai Kalangan

Nasional
Jokowi Disomasi Aremania, Stafsus Mensesneg: Kami Hormati, Presiden Pun Berduka

Jokowi Disomasi Aremania, Stafsus Mensesneg: Kami Hormati, Presiden Pun Berduka

Nasional
Ketua Komnas HAM Heran DPR Intervensi Pemilihan Penggantinya

Ketua Komnas HAM Heran DPR Intervensi Pemilihan Penggantinya

Nasional
Kejagung: Putri Candrawathi Sehat Sebelum Ditahan di Rutan Salemba

Kejagung: Putri Candrawathi Sehat Sebelum Ditahan di Rutan Salemba

Nasional
KPK Blokir Rekening Istri Lukas Enembe

KPK Blokir Rekening Istri Lukas Enembe

Nasional
Anies Jadi Capres Nasdem, Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti 3-4 Poros Koalisi

Anies Jadi Capres Nasdem, Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti 3-4 Poros Koalisi

Nasional
KPU Hormati Keputusan Bawaslu Usai Dinyatakan Langgar Administasi soal Verifikasi via Video Call

KPU Hormati Keputusan Bawaslu Usai Dinyatakan Langgar Administasi soal Verifikasi via Video Call

Nasional
Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.