Kompas.com - 11/01/2022, 21:50 WIB
Satgas Nemangkawi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Kamis (15/4/2021). DOK SATGAS NEMANGKAWISatgas Nemangkawi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Kamis (15/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum memutuskan metode operasi yang tepat dari Operasi Damai Cartenz 2022 sebagai pengganti Satuan Tugas (Satgas) Operasi Nemangkawi.

Jubir Humas Polri Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya akan menyampaikan kepada publik apabila telah memutuskan metode operasi dari Damai Cartenz 2022.

"Rencana operasinya sementara ini masih belum kita dapatkan dari SOP. Manakala nanti sudah ada nanti bisa kita sampaikan secara rinci," ujar Hendra di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Hendra mengatakan, Damai Cartenz 2022 nantinya akan didukung personel, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran.

Baca juga: Polri Ubah Satgas Nemangkawi Jadi Damai Cartenz, Utamakan Cara Persuasif dan Preemtif

Namun, pihaknya hingga kini belum mengungkapkan berapa jumlah personel yang akan memperkuat Damai Cartenz 2022.

Hendra menyatakan, saat ini yang perlu ditekankan adalah mengenai sistem dan metode operasinya.

"Yang paling penting tadi itu, sistem dan metodenya, apakah ada perbedaan dengan yang dulu dan yang ini," kata Hendra.

Diberitakan, Polri mengubah Satgas Nemangkawi menjadi operasi Damai Cartenz 2022.

Satgas Nemangkawi merupakan tim gabungan TNI-Polri yang bertugas menangani situasi keamanan di wilayah Papua.

Baca juga: 30 Jam Jalan Kaki ke Distrik Kiwirok, Apa Misi Satgas Nemangkawi?

"Nanti operasi Nemangkawi ini berakhir, dan namanya diganti jadi operasi Damai Cartenz 2022," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, saat dihubungi Senin (10/1/2022).

Menurut Ramadhan, Satgas Nemangkawi akan berakhir pada 25 Januari 2022. Kemudian, operasi Damai Cartenz 2022 juga akan dimulai pada tanggal yang sama.

Menurut dia, operasi Damai Cartenz ini akan mengedepankan tiga fungsi, yaitu fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat (binmas), dan fungsi humas.

“Intelijen, binmas, humas. Didukung Satgas Preventif dan Satgas Gakkum (penegakan hukum). Ini enggak dikedepankan, tapi fungsi pendukung,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.