Kompas.com - 10/01/2022, 17:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah mulai melonggarkan pengetatan ekspor batu bara.

Hal ini menyusul protes yang dilayangkan Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

"Ya, sekarang kita mulai longgarkan. Sekarang lagi kita selesaikan hari-hari ini. Hari ini atau besok," ujar Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/1/2022).

Luhut mengungkapkan, akan ada pengumuman resmi atas pelonggaran pengetatan itu. Draf pengumuman saat ini sedang diselesaikan.

Baca juga: Berdampak Besar ke Dunia, Kenapa Indonesia Setop Ekspor batubara?

Luhut juga menuturkan, pemerintah akan menjawab surat resmi Jepang dan Korsel yang sebelumnya menyatakan protes pengetatan ekspor batu bara.

"Nanti sore kita jawab atau besok," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia menerapkan larangan ekspor batu bara untuk sementara mulai 1 Januari hingga 31 Januari.

Keputusan itu diambil Indonesia karena kekhawatiran mengenai rendahnya stok batu bara dalam negeri untuk pembangkit listrik yang berpotensi membuat pemadaman listrik meluas.

Namun, larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia mendapat tentangan dari sejumlah negara.

Baca juga: Setelah Jepang dan Korsel, Giliran Filipina Desak Indonesia Cabut Larangan Ekspor batubara

Terbaru, Korea Selatan menyatakan keprihatinannya tentang larangan ekspor batu bara dari Indonesia.

“Negeri Ginseng” pada Jumat (7/1/2022) mendesak Indonesia mencabut larangan ekspor batu bara, sebagaimana dilansir Yonhap News Agency.

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan meminta Indonesia kembali membuka pengiriman batu bara sesegera mungkin.

Yonhap News Agency melaporkan, Menteri Perdagangan Yeo Han-koo bahkan mengadakan pertemuan darurat mengenai larangan ekspor batu bara tersebut dengan mengajak Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi berdialog secara virtual.

Baca juga: Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia Pemilik Bisnis batubara

Sebelum Korea Selatan, Jepang sudah terlebih dahulu meminta Indonesia mencabut larangan ekspor batu bara.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif bahwa larangan ekspor tersebut akan berdampak serius.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba berdampak serius pada kegiatan ekonomi Jepang serta kehidupan sehari-hari masyarakat,” tulis Kenji dalam suratnya pada Selasa (4/1/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Nasional
Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Nasional
Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbudristek Nadiem Makarim

Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbudristek Nadiem Makarim

Nasional
Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
Gerindra Legawa bila Anies Berpaling ke Parpol Lain pada Pilpres 2024

Gerindra Legawa bila Anies Berpaling ke Parpol Lain pada Pilpres 2024

Nasional
'Fit and Proper Test' Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

"Fit and Proper Test" Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Nasional
Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Nasional
Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Nasional
Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Nasional
BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.