Panglima Hukum Pemerintahan Jokowi

JIKA ditanya apa yang paling menantang soal Politik, Hukum, dan Keamanan di era Pemerintahan Jokowi?

Respons atas semua tindakan, ucapan, dan perbuatan persoalan ini, dijawab oleh Mahfud MD.

Kok Bisa?

Masih ingat soal rumah Ibunda Mahfud MD di Madura, Jawa Timur digeruduk Simpatisan Ormas FPI, akhir 2020 lalu?

Atau ancaman pidana bagi pengemplang pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menuai serangan balik berupa gugatan hukum?

Mahfud dan Jenderal Bintang 4

Dua di antara ekses dari tindak-tanduk Menko Polhukam Mahfud MD, terjadi.

Memang langkah yang dilakukan Profesor Hukum Tata Negara ini banyak yang tak mengira.

Menjadi Panglima Politik, Hukum, dan Keamanan di era pemerintahan Jokowi, sebenarnya adalah bukan pilihannya. Lalu apa yang dikehendakinya?

Ia sempat menjadi calon Wapres terkuat Jokowi 2019, bukan? Bahkan sudah menunggu beberapa ratus meter dari tempat pengumuman, lalu gagal total!

Program AIMAN yang tayang di KompasTV berkesempatan untuk mewawancarainya seharian, mengikuti kegiatan yang padat, dan berbincang di sela-sela kerjanya yang hanya memiliki jeda 10 menitan.

Saya harus pandai-pandai "menculiknya" di tengah jeda tersebut!

Saya berada di kantor Kemenko Polhukam pagi hari sekitar pukul 7, sebelum Pak Menteri tiba. Sesaat setelah tiba, saya langsung mewawancarainya.

Anda sadar atau tidak, sosok yang duduk di Menkolhukam selalu Jenderal senior penuh bintang 4.

Sebelumnya ada Jenderal (Purn) Wiranto, lalu mundur ke belakang ada Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, pernah pula Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, bahkan hingga Presiden ke-6 RI Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, pernah menduduki jabatan Menko Polkam atau saat sejak Presiden SBY menjabat berubah menjadi Menko Polhukam.

Saya sempat mewawancarai Mahfud, sesaat setelah ia lengser dari Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2013 lalu, saat perjalanannya ke Temanggung, Jawa Tengah hingga Yogyakarta.

Apa yang saya dapatkan adalah sosok kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur ini tidak berubah!

Walaupun menduduki kursi "Jenderal Bintang Empat" mengkoordinasikan banyak "Jenderal asli" di jajarannya, penampilannya tetap dengan gaya yang sama.

Mahfud yang ceplas-ceplos dengan sepatu Kets dan jaketnya yang jauh dari kata pakaian Tactical ala militer yang sedang tren di kalangan pejabat sipil.

Namun jangan ditanya soal penjagaannya, ketat sebagaimana Jenderal yang tengah menjabat.

Saya tanyakan soal pengamanan ini kepadanya?

"Saya terpaksa tidak boleh melarang, karena kalau ada sesuatu yang bertanggung jawab mereka semua ini! (sambil merujuk pada Sejumlah Jenderal yang mengelilinginya dan pasukan khusus bersenjata lengkap)," jawab Mahfud kepada saya.

Memang kita sempat tahu, Menko Polhukam sebelumnya, Wiranto, sempat mengalami insiden, ditusuk dan terkena di bagian perutnya oleh seseorang yang terindikasi teroris.

Kejadian ini tentu tidak ingin terulang, dan Sekretaris Kementerian membuat pola-pola pengamanan baru yang tak boleh bobol.

Ancaman saat tagih BLBI?

Ada banyak pertanyaan yang saya ajukan di antaranya soal utang Rp 110 Triliun BLBI yang akan segera habis masa alias kedaluwarsa pada tahun depan.

Saya menanyakan kepadanya atas informasi yang saya terima, apakah dirinya mendapat ancaman?

Ia katakan tidak!

Saya kembali menanyakan, ini adalah waktu injury time menjelang kedaluwarsa, melibatkan uang ratusan triliun rupiah, sangat teramat besar bagi orang per orang.

Satu pertanyaan yang saya ajukan, banyak dari mereka punya kolega, teman dekat, hingga kongkow bisnis orang-orang yang memiliki kekuasaan di negeri ini, ada di parlemen, ada di pemerintahan, bahkan ada di lembaga penegak hukum.

Bukan tak mungkin mereka menggunakan pengaruhnya untuk menekan Mahfud!

"Kita tidak takut!" ungkap Mahfud, tegas.

Di luar kasus - kasus yang besar dan tampak dari negeri ini. Ada satu pertanyaan saya, yang saya tanyakan karena tak sengaja saya mendengar dari Eks Sekretaris Kemenko alias Sesmenko Polhukam yang baru saja memasuki masa persiapan Purnawirawan Letnan Jenderal Tri Soewandono.

Dalam sebuah acara beberapa waktu lalu, ia sempat berseloroh.

"Saat pertama saya menemui Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, saya dititipi pesan. Pak Ses, tidak usah cari uang buat saya!" ungkap Letjen Tri kepada tamu di lingkungan Menkopolhukam, dan kebetulan saya tengah berada di tengah-tengah acara tersebut.

Rasanya tak mungkin fakta ini tidak saya tanyakan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Apa maksudnya? Apakah mahfum, biasa, Sekretaris Kementerian mencari uang untuk Sang Menteri?

"Itu pesan saya, kepada pejabat di lingkup Kemenko Polhukam. Tidak usah mencari uang untuk saya (Menteri)," jawab Mahfud.

"Memangnya mahfum (biasa), Sekretaris Menteri mencari uang untuk menterinya?" tanya saya.

"Banyak kan yang ketangkap KPK! Ada kepala daerah," jawab Menko Polhukam.

"Kalau di kementerian bapak?" kembali saya tanya.

"Hingga saat ini belum ada, jangan sampai ada!" sambil tertawa ia menjawab saya.

Sebuah fakta baru, yang sesungguhnya belum pernah atau tidak pernah terungkap.

Apakah benar-benar ada di lingkup Kementerian soal ini, atau saking sudah terbiasa, sulit untuk diungkap?

Pertanyaan yang butuh bukti dalam menjawab!

Yang jelas, jika memang ada, jangan sampai ada kebiasaan yang melanggar hukum terlebih bagi kejahatan luar biasa korupsi berapa pun jumlahnya!

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!